Fraksi PKB Soroti Anggaran Perlindungan Sosial, Demokrat Soal Belanja Daerah

SETU-DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum dari seluruh fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

 

Diketahui bahwa Raperda APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp 4,63 triliun. Dan selanjutnya masih dalam pembahasan di DPRD Tangsel. Dalam forum tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan catatan, masukan, dan sorotan terhadap rencana anggaran yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel.

 

Ketua Fraksi PKB DPRD Tangsel, Muthmainnah menyoroti tema pembangunan 2026 yang diangkat pemerintah, yakni ‘Penguatan Fondasi SDM Unggul, Layanan Dasar, dan Tata Kelola Inklusif.’ Ia menilai, tema tersebut sudah tepat, namun implementasinya harus benar-benar menghadirkan pembangunan yang inklusif.

 

Dalam rincian catatannya, Fraksi PKB menyebut alokasi pendidikan mencapai Rp 942 miliar. Namun, menurut Muthmainnah, masih terdapat kebutuhan mendesak, terutama ruang kelas baru dan peningkatan kesejahteraan guru honorer. “Anggaran besar harus benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan, khususnya peningkatan kualitas pendidikan,” ujarnya.

 

Di sektor kesehatan, alokasi Rp 758 miliar diharapkan dapat memperkuat layanan puskesmas, menekan angka stunting, serta meningkatkan kualitas layanan ibu dan anak. Sementara itu, anggaran infrastruktur sebesar Rp 1,61 triliun diharapkan diarahkan pada pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

 

Fraksi PKB juga menyoroti kecilnya alokasi perlindungan sosial yang hanya sebesar Rp 96 juta. “Dana ini semestinya diperkuat agar program perlindungan sosial benar-benar menyentuh masyarakat kecil yang rentan,” kata Muthmainnah.

 

Selain itu, PKB menegaskan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kenaikan belanja hibah, kata dia, harus diiringi keterbukaan penerima dan penggunaannya. “Transparansi akan memperkuat kepercayaan publik, sehingga APBD benar-benar dirasakan sebagai milik rakyat,” tambahnya.

 

Ketua Fraksi Demokrat, Rizki Jonis dalam pandangan umumnya memberikan catatan mengenai struktur belanja daerah. Menurutnya, porsi belanja pegawai yang mencapai 37,27 persen perlu dikendalikan agar tidak membatasi ruang fiskal pembangunan.

 

Ia juga menekankan agar belanja modal sebesar Rp1,22 triliun diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dasar yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. “Infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan fasilitas umum harus menjadi prioritas utama,” ungkap Rizki.

 

Terkait belanja hibah dan bantuan sosial, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Rizki menegaskan, pengelolaan yang tidak transparan berpotensi menimbulkan masalah kepercayaan publik. “Setiap rupiah dari hibah dan bansos harus jelas penggunaannya dan benar-benar sampai pada penerima yang berhak,” tegasnya.

 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Adi Surya dalam pandangan umumnya menyoroti masalah banjir yang hingga kini masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah. Ia menegaskan, bahwa kondisi tersebut mencerminkan perlunya langkah konkret dari pemerintah dalam memperbaiki sistem drainase dan penataan ruang.

 

“Banjir ini bukan masalah baru, namun terus berulang setiap tahun. Maka alokasi anggaran 2026 harus lebih fokus pada program penanggulangan banjir, penguatan kawasan resapan air, serta rehabilitasi drainase lingkungan,” tegas Adi Surya.

 

Ia juga menekankan, pentingnya sinergi lintas wilayah. Menurutnya, persoalan banjir di Tangsel tidak bisa dipandang parsial karena aliran air bersifat regional dan melibatkan daerah sekitarnya. “Tanpa kerja sama lintas daerah, upaya penanggulangan akan sulit berhasil,” imbuhnya.

 

Rapat paripurna ini mencerminkan peran DPRD sebagai lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran. 

 

Dengan berbagai catatan dari fraksi-fraksi, diharapkan pembahasan Raperda APBD 2026 ke depan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat dan menjawab kebutuhan nyata di Kota Tangsel.