Fraksi Gerindra: Pembangunan Infrastruktur Harus Merata

SETU-DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel tengah membahas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Fraksi Partai Gerindra  menekankan pentingnya efektivitas belanja daerah berbasis kinerja dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

 

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Tangsel, Zulfa Sungki Setiawati menyoroti struktur belanja daerah yang masih didominasi oleh belanja operasional. Menurutnya, Pemkot perlu meningkatkan porsi belanja modal agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik bisa dirasakan lebih merata oleh masyarakat.

 

“Kami memahami perlunya mendukung kegiatan rutin pemerintahan, namun kami mendorong agar proporsi belanja modal ditingkatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih merata dan berkualitas,” ujarnya.

 

Ia menegaskan, efektivitas belanja daerah harus didasarkan pada kinerja, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. 

 

“Kami menekankan pentingnya efektivitas belanja berbasis kinerja, pengendalian belanja non-prioritas, serta evaluasi terhadap program atau kegiatan yang kurang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

 

Zulfa mengingatkan, bahwa Kota Tangsel pada tahun 2026 masih menghadapi tantangan serius, mulai dari ketimpangan sosial, angka pengangguran, hingga persoalan kemiskinan. Karena itu, alokasi anggaran perlu diarahkan untuk program-program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

 

“Kami mendorong agar alokasi anggaran diarahkan untuk program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, penguatan jaminan sosial bagi kelompok rentan, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengembangan lapangan kerja, khususnya untuk generasi muda dan penyandang disabilitas,” ungkap Zulfa.

 

Ia berharap, anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya bersifat bantuan semata, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan dan mendorong kemandirian masyarakat.

 

Sementara, Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Tangsel, Mulyanah Anwar menegaskan, bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas strategis. Namun, ia menekankan agar pelaksanaannya harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah Kota Tangsel.

 

“Kami menekankan pentingnya peningkatan konektivitas antar wilayah, penyediaan infrastruktur dasar untuk pendidikan dan layanan kesehatan, infrastruktur mobilitas dan transportasi, serta sistem pengumpulan dan pengelolaan sampah yang efektif melalui tempat pengelolaan sampah terpadu,” terang Mulyanah.

 

Ia juga mengingatkan, agar setiap proyek infrastruktur tidak hanya mengejar aspek fisik, melainkan juga memperhatikan prinsip keberlanjutan dan lingkungan. “Maka dari itu kami mendorong agar setiap proyek infrastruktur memperhatikan prinsip keberlanjutan, aksesibilitas, dan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.