Pemkab Lebak Gandeng Untirta Kaji Peningkatan Kesejahteraan

LEBAK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menggandeng Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), untuk mengkaji dan menyusun peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebak, di Aula PKK Sekertariat Daerah (Setda) Lebak, Selasa (23/9).

 

Hal itu, dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

 

Kajian tersebut difokuskan pada wilayah yang bersinggungan langsung dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), kawasan kehutanan (Perhutani), dan perkebunan (PTPN). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam merumuskan strategi pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar.

 

Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Lebak, Amir Hamzah menegaskan, bahwa tantangan kemiskinan di Kabupaten Lebak, masih sangat tinggi dan perlu ditangani secara serius serta terpadu.

 

“Di Lebak ini kemiskinan sangatlah tinggi, ada sekitar 111 ribu orang. Kemudian yang masuk kategori miskin ekstrem ada sekitar 29 ribu sampai 30 ribu orang, dan sekitar 5 ribu kepala keluarga. Mereka tentunya harus segera kita entaskan, salah satu basis kemiskinan berada di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak, wilayah PTPN, dan wilayah administrasi I Perum Perhutani,” ungkap Wabup Amir.

 

Sementara, perwakilan Untirta menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan akademik berbasis data dan penelitian ilmiah. Dengan begitu, kebijakan yang lahir dari kajian ini akan lebih tepat sasaran, adaptif, dan membawa dampak positif bagi masyarakat.

 

Hasil dari kajian ini nantinya, akan menjadi rujukan dalam penyusunan program-program prioritas daerah yang bersinergi dengan pemerintah pusat, guna memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat.

 

Untuk diketahui, turut hadir perwakilan Untirta, TNGHS, kawasan kehutanan (Perhutani), perkebunan (PTPN), Para Camat, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.