DPR Mulai Berubah, Rajin Terima Aspirasi Rakyat

JAKARTA - Pasca demo besar-besaran akhir Agustus lalu, wajah DPR kini mulai berubah. Para wakil rakyat sudah insyaf dan tidak lagi anti kritik. Sebaliknya, DPR mulai rajin terima aspirasi rakyat di dalam gedung parlemen. 

 

Teranyar, sejumlah pimpinan DPR menerima audiensi Presidium Koalisi Serikat Pekerja Buruh-Partai Buruh (KSP-PB) di Ruang Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025). 

 

Pimpinan DPR yang menerima yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, dan Wakil Ketua DPR Cucun Sjamsurijal. Selain itu, Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene, Ketua Baleg DPR Bob Hasan, Wakil Ketua Baleg DPR Sturman Panjaitan. 

 

Kehadiran perwakilan buruh bertepatan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal RUU Ketenagakerjaan. Perwakilan pemerintah hadir dalam rapat tersebut. Yakni, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Ketenagakerjaan Yasierli dan Menteri P2MI Mukhtarudin. 

 

Sedianya, massa buruh KSP-PB bakal beraksi di depan Gedung DPR RI. Namun, batal karena 50 orang perwakilan massa buruh diundang pimpinan DPR ke dalam. Perwakilan buruh yang kebanyakan berseragam oranye, biru putih, dan seragam identitas serikat lainnya ini pun curhat di depan Dasco CS. 

 

Juru Bicara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Salahudin bilang, selama ini banyak kelompok pekerja belum mendapat perlindungan hukum. Padahal. praktik memiliki hubungan kerja yang jelas.

 

Karena dianggap bukan pekerja, padahal tergolong pekerja karena ada pemberi kerja,” curhat Said. 

 

Selain itu, buruh juga menyoroti pelanggaran penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), khususnya di wilayah timur Indonesia. Berdasarkan informasi yang diterima, banyak TKA menempati posisi personalia dan operasional. Padahal ini melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Itu masih ada sampai sekarang,” ungkap Said. 

 

Perwakilan buruh juga meminta perlindungan bagi pekerja digital seperti perlindungan sosial jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, dan pensiun. “Kurir online, content creator, ojol. Ini harus diperhatikan,” tekannya. 

 

Said menambahkan, pekerja di sektor kesehatan dan pendidikan tinggi juga belum memiliki payung hukum yang kuat. Selain itu, awak kapal yang bekerja 24 jam di laut dengan kondisi kerja ekstrem dan tanpa akses perlindungan yang layak. Dalam kesempatan ini, perwakilan buruh juga menyerahkan draf RUU Ketenagakerjaan versi buruh Indonesia. 

 

Setelah mendengar curhatan buruh, Dasco memastikan parlemen terbuka terhadap berbagai masukan konstruktif. “Komitmen kami adalah mendengarkan bersama-sama, mencari solusi yang terbaik bagi rakyat,” kata Dasco. 

 

Dalam hal perburuhan, Senayan mendorong terciptanya UU yang melindungi hak-hak pekerja, sekaligus mendukung iklim investasi yang kondusif bagi kemajuan bangsa. DPR dan Pemerintah berkomitmen merumuskan regulasi ketenegakerjaan berkeadilan, sesuai dengan putusan MK. Dia pun meminta serikat buruh berpartisipasi dan mengawalnya. 

 

“Kami akan menerima partisipasi publik sebanyak banyaknya, termasuk dari berbagai serikat pekerja yang ada di Indonesia. Sehingga kita akan sahkan satu undang-undang yang benar-benar diharapkan oleh kita semua,” ujarnya. 

 

Bukan kali ini saja pimpinan Senayan yang terhormat menemui langsung rakyat. Sebelumnya Dasco, Saan, dan Cucun bersama Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto juga menerima Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan sejumlah organisasi petani saat peringatan Hari Tani Nasional di Ruang Dapat Komisi XIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025). 

 

Dari para petani, Dasco menerima aspirasi agar DPR RI dan Pemerintah segera menjalankan reforma agraria, di antaranya dengan mempercepat redistribusi 1,76 juta hektar Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Para serikat petani juga meminta untuk menertibkan dan mendistribusikan 7,35 juta hektar tanah telantar serta 26,8 juta hektar tanah yang dimonopoli konglomerat. 

 

Saat itu, Dasco berjanji DPR segera membentuk panitia khusus untuk menuntaskan konflik agraria yang akan disahkan akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada 2 Oktober 2025. “DPR juga akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI,” kata Dasco. 

 

Dua hari sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima perwakilan organisasi massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI. Puan ditemani Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto hingga Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris bertemu perwakilan buruh di Ruang Abdul Muis, Senin (22/9/2025). 

 

Dalam pertemuan itu, Puan menegaskan, DPR tak alergi kritik. Namun, jangan sampai penyampaian aspirasi berujung anarkis. “Kami komit menghadirkan regulasi komprehensif, adil, adaptif. Mari gotong royong membangun bangsa dan negara,” kata Puan. 

 

Seperti diketahui, DPR sempat menjadi pusat aksi unjuk rasa yang terjadi di akhir Agustus lalu. Selama berhari-hari, gedung wakil rakyat itu dikepung demonstran dari berbagai kalangan ; mahasiswa, ojek online, hingga masyarakat biasa. 

 

Tak hanya berunjuk rasa, pintu gerbang dan pagar yang membatasi gedung DPR dengan Jalan Gatot Subroto, jebol. Namun, pengawalan ketat petugas gabungan dari TNI-Polri mencegah demonstran masuk ke dalam gedung DPR. 

 

Tak hanya gedung DPR. Aksi unjuk rasa juga merembet pada penjarahan rumah milik 4 anggota dewan ; Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Uya Kuya dari Fraksi PAN, serta rumah milik Ahmad Syahroni dan Nafa Urbach dari NasDem. 

 

Kini, keempatnya di tambah Adies Kadir dari Golkar telah di-nonaktifkan dari keanggotaannya di parlemen. Tak hanya itu, anggota DPR dari Gerindra Rahayu Saraswati ikut mundur dari DPR.