Mahfud Masuk Komisi Reformasi Polri, Bukti Objektivitas Prabowo

JAKARTA - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai keterlibatan Mahfud MD dalam Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dilantik Presiden Prabowo Subianto, Jumat (7/11/2025), menunjukkan objektivitas dan keseriusan Pemerintah dalam mempercepat agenda reformasi kepolisian.

 

Menurut Agung, keputusan menunjuk Mahfud—yang merupakan mantan rival politik pada Pilpres 2024—adalah bukti bahwa Prabowo menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik.

 

Presiden ingin menunjukkan keseriusan mempercepat reformasi kepolisian. Bukti keseriusan itu ditunjukkan dengan mengangkat Pak Mahfud MD sebagai anggota Komisi Reformasi Kepolisian, meskipun beliau adalah mantan rival dalam Pilpres. Itu langkah berani sekaligus objektif,” ujar Agung, Jumat (7/11/2025).

 

Agung menjelaskan, kehadiran Mahfud melengkapi pola rekonsiliasi politik utuh yang dijalankan Presiden Prabowo sejak awal pemerintahannya. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang juga merupakan mantan calon wakil presiden rival turut dilibatkan di jajaran kabinet.

 

Kehadiran Pak Mahfud menegaskan bahwa Presiden konsisten merajut rekonsiliasi politik secara utuh. Sebelumnya sudah ada Cak Imin di kabinet, dan kini Mahfud dilibatkan dalam agenda strategis reformasi Polri. Ini menunjukkan komitmen untuk merangkul semua kekuatan demi perbaikan institusi negara,” jelas Agung.

 

Agung menilai, langkah tersebut memperlihatkan bahwa reformasi Polri bukan hanya isu tekanan publik, tetapi sudah menjadi prioritas negara. Komposisi Komisi Reformasi Polri yang melibatkan tokoh-tokoh hukum dan keamanan lintas latar belakang seperti Jimly Asshidiqie, Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, Tito Karnavian, Idham Aziz, hingga Badrodin Haiti, dinilai memperkuat kredibilitas agenda reformasi.

 

Komposisi ini menggambarkan upaya serius Presiden untuk memastikan perbaikan Polri dilakukan secara menyeluruh, dari aspek hukum, moral, hingga struktural. Ini bentuk objektivitas dan kematangan politik yang patut diapresiasi,” pungkasnya.