Jangan Ada Lagi Korupsi Di Daerah

SERPONG - Sudah saatnya para kepala daerah fokus pada upaya peningkatan taraf hidup rakyat kecil. Oleh karena itu, tak boleh terjadi lagi penggunaan APBD untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

 

Kita juga berharap, tak ada lagi oknum kepala daerah dan oknum kepala dinas yang main-main dengan dana APBD. Tak boleh ada lagi korupsi dana pembangunan daerah.

 

Ke depan ini, tak boleh ada lagi penggelembungan anggaran proyek oleh oknum pejabat tertentu. Baik itu di Dinas PUPR, Dinas Kesehatan maupun Dinas Pendidikan.

 

Kita berharap, mereka yang menduduki jabatan strategis, seperti kepala dinas dan sekretaris dinas yang mengelola anggaran besar, adalah orang-orang yang punya integritas tinggi dan anti korupsi.

 

Kita juga berharap, orang-orang terbaik yang ada di pemerintah daerah mampu menolak rayuan maut oknum pengusaha nakal yang suka memainkan anggaran proyek pembangunan.

 

Kita juga ingin para kepala dinas berani mengingatkan atasannya. Terutama, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, apabila ada sesuatu yang tidak beres, baik yang terkait spesifikasi barang maupun dugaan penggelembungan anggaran.

 

Kita juga berharap, ke depan ini, tak ada lagi oknum pimpinan DPRD yang main-main dengan APBD. Jangan ada lagi “uang ketok palu” untuk oknum anggota DPRD dalam pengesahan dana proyek pembangunan.

 

Untuk itu, aparat penegak hukum bersama-sama dengan pihak BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mesti mengawasi secara ketat penggunaan APBD. Apakah sudah sesuai prosedur atau ada yang melenceng.

 

Presiden Prabowo Subianto sudah menugaskan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan anggaran setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Mensesneg juga diminta mengawasi dan memeriksa penggunaan dana transfer ke daerah menjelang akhir tahun ini.

 

Kita berharap, penggunaan anggaran pembangunan tepat waktu dan tepat sasaran, yaitu sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Karena APBN dan APBD itu sesungguhnya adalah uang rakyat.

 

Jadi ke depan ini, tak boleh ada lagi gubernur atau bupati yang main-main dengan anggaran pembangunan. Kalau masih ada oknum yang nekat pasti akan tertangkap dan dihukum berat.