Beli BBM Subsidi di Wilayah Banjir Nggak Perlu Pakai Barcode

SUMATERA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membebaskan penggunaan barcode untuk BBM bersubsidi untuk sementara, agar distribusi BBM dapat berjalan lancar di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor Sumatera.

 

Mengutip data Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun 2025 yang tertulis di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) pada 3 Desember 2025, musibah di tiga provinsi: Sumatera Utara (Sumut), Aceh, dan Sumatera Barat (Sumbar) telah mengakibatkan 753 korban jiwa, 650 orang hilang, dan 2.600 korban mengalami luka-luka. 

 

Tidak perlu pakai barcode (BBM), ini dalam rangka mengantisipasi (gangguan distribusi) semua," kata Bahlil saat mengawal langsung proses pemulihan akses energi di Tapanuli Tengah, Sumut, Selasa (2/12/2025).

 

Menurutnya, kebijakan darurat ini diambil dengan pertimbangan bencana hidrometereologi telah menyebabkan gangguan distribusi BBM dan listrik, terputusnya jaringan internet, serta lumpuhnya akses transportasi akibat longsor dan putusnya jembatan di sejumlah daerah.

 

Masyarakat diminta mendukung pelaksanaan kebijakan sementara ini, agar berjalan efektif di lapangan dan hanya digunakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak. "Saya mohon kepada saudara-saudara saya di sini, agar tolong jangan disalahgunakan. Artinya, kita harus pakai betul-betul sesuai dengan kebutuhan," jelas Bahlil.

 

Bahlil juga meminta seluruh SPBU di wilayah terdampak bencana untuk beroperasi 24 jam, demi mempercepat pemulihan layanan energi kepada masyarakat.

 

Kebijakan darurat ini diharapkan dapat mempermudah pasokan BBM untuk distribusi logistik, mobilisasi alat berat, serta pergerakan tim penanganan bencana yang selama ini terkendala gangguan jaringan dan sulitnya akses menuju lokasi terdampak.

 

Untuk mendukung kelancaran distribusi, Pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga mempercepat pengiriman dan menambah mobil tangki BBM serta personel pengangkutan. Pemerintah bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga telah memberikan relaksasi operasional, agar alokasi BBM dapat dipindahkan antarkabupaten/kota dalam provinsi yang sama bila diperlukan. Menyesuaikan perubahan jalur akses yang timbul pasca bencana.