Perbaikan Tanggul Pantai Mutiara Sudah Mendesak

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta melakukan mitigasi terhadap kondisi tanggul di Pantai Mutiara, Jakarta Utara (Jakut). Langkah itu dibutuhkan untuk mengingatkan pengembang pemukiman elite di sekitar pantai tersebut untuk melakukan perbaikan jika menemukan tanggul rawan jebol. 

 

Saat ini posisi permukiman elite di Pantai Mutiara, Jakarta Utara, sudah berada di bawah permukaan air laut. Kondisi ini terlihat jelas ketika kita berdiri di atas tanggul. Air laut lebih tinggi dari jalan perumahan di sebelahnya. 

 

Bahkan, kondisi tanggul yang sudah pernah ditinggikan ini, cukup mengkhawatirkan. Di beberapa titik, air laut merembes di beton tanggul. Setiap November-Desember, saat ombak laut pasang hingga batas maksimal bersamaan dengan fase bulan baru, air laut kerap meluap. Masuk ke jalan dan permukiman warga. 

 

Jika tanggul ini jebol, imbasnya tidak hanya ke permukiman sekitar. Namun, dikhawatirkan air laut akan sampai ke pusat Jakarta, yakni Monumen Nasional (Monas). Prediksi itu disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 

 

Jika (tanggul Pantai Mutiara) jebol, air laut pasang dan hujan turun, bisa banjir sampai Monas,” ujar Ahok kepada Kompas.com, Kamis (13/11/2025). 

 

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, tanggul Pantai Mutiara pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pihak pengembang perumahan elite itu. Karena, berada di kawasan private. 

 

“Namun, Pemprov DKI te tap berkewajiban hadir dalam fungsi pengawasan, mitigasi, dan perlindungan warga dari risiko banjir rob,” kata Wibi kepada Redaksi, Senin (15/12/2025). 

 

Karena itu, Koordinator Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI yang salah satu tugas pokok dan fungsinya (tupoksinya) meliputi Dinas Sumber Daya Air ini, meminta Pemprov DKI memastikan pengembang segera melakukan perbaikan tanggul, sesuai standar teknis. 

 

Selain itu, lanjut dia, Pemprov DKI melalui Dinas SDA juga harus memperkuat sistem pompa dan drainase, serta mengintegrasikan kawasan ini ke dalam sistem pengendalian banjir rob Jakarta secara menyeluruh. “Keselamatan warga tidak boleh menunggu, dan koordinasi harus dilakukan cepat dan tegas,” tandasnya. 

 

Wibi juga menekankan perlunya laporan menyeluruh terkait survei dan pemetaan kondisi tanggul di wilayah pesisir lain yang berpotensi mengalami rembesan atau penurunan elevasi. 

 

Karena itu, dia mendorong inspeksi rutin dan percepatan pembangunan program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sebagai sistem perlindungan pesisir terpadu. 

 

Sebelumya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan, tidak akan melakukan perbaikan tambal-sulam terhadap kebocoran tanggul di Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara. Menurutnya, penanganan ha rus dilakukan secara menyeluruh, agar permasalahan tidak terus berulang. “Sedang dievaluasi. Pasti akan ada tindakan berdasarkan hasil evaluasi itu,” ujar Rano di Balai Kota Jakarta, Jumat (28/11/2025). 

 

Dia menekankan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membutuhkan solusi struktural, bukan sekadar menutup bagian yang bocor. “Solusi itu tidak sekadar menempel. Kalau cuma menempel, gampang. Artinya, Pemprov mau membuat tanggul,” kata Rano. 

 

Rano pun memastikan, jajaran Pemprov, termasuk Pemerintah Kota Jakarta Utara, sudah turun langsung untuk melihat kondisi di lokasi. “Wali Kota sudah ke sana, pasti akan ada solusinya. Solusi itu akan dijalankan. Kalau tidak, bahaya,” tegas Rano di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Selasa (25/11/2025). 

 

Sementara itu, Ketua Subkelompok Perencanaan Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas SDA DKI Alfan Widyastanto menyatakan, pihaknya telah melakukan langkah awal berupa survei lapangan. 

 

Menurutnya, perbaikan akan dilakukan secepat mungkin, dengan tetap mengikuti prosedur teknis dan keamanan. “Setelah perencanaan selesai, pelaksanaan konstruksi tinggal menunggu proses administrasi dan kesiapan di lapangan,” ucap Alfan.