Antisipasi Krisis BBM Akibat Perang, Pemerintah Kaji Opsi WFH dan Pengurangan Hari Kerja

JAKARTA – Pemerintah mulai menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi krisis energi dan kenaikan harga BBM akibat konflik di Timur Tengah. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah penerapan sistem work from home (WFH) serta pengurangan hari kerja untuk menekan konsumsi energi.

 

Wacana tersebut mencuat dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Rapat itu membahas dampak konflik global terhadap Indonesia, termasuk potensi tekanan pada sektor energi dan persiapan mudik Lebaran 2026.

 

Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa perkembangan situasi di Timur Tengah dan Eropa berpotensi memengaruhi harga energi dunia. Kenaikan harga BBM, kata dia, juga bisa berdampak pada harga pangan di dalam negeri.

 

“Karena itu kita harus mulai memikirkan langkah penghematan konsumsi BBM. Kita tidak boleh menganggap apa pun yang terjadi kita aman,” ujar Prabowo.

Salah satu contoh yang disampaikan Presiden adalah kebijakan efisiensi energi yang diterapkan beberapa negara, seperti pengurangan hari kerja hingga empat hari serta penerapan WFH bagi sebagian pegawai.

 

Namun Prabowo menegaskan langkah tersebut belum menjadi keputusan dan masih akan dibahas lebih lanjut oleh kementerian serta lembaga terkait.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih mempelajari berbagai alternatif kebijakan untuk menjaga ketahanan energi nasional.

 

Ia memastikan stok BBM jenis solar saat ini relatif aman karena didukung produksi dalam negeri, termasuk dari proyek pengembangan kilang di Balikpapan.

 

Meski sekitar 20 persen impor minyak Indonesia sebelumnya berasal dari Timur Tengah, pemerintah telah menyiapkan sumber pasokan alternatif dari negara lain melalui kontrak jangka panjang.

 

Di sisi lain, PT Pertamina menyatakan akan meningkatkan efisiensi operasional di seluruh rantai bisnis sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak dunia yang kini telah menembus 100 dolar AS per barel.

 

Pemerintah menegaskan berbagai skenario akan terus disiapkan sebagai langkah antisipasi apabila situasi geopolitik global semakin memburuk.