Bantu Korban Bencana di Sumatera, Kemendagri Terbitkan 63 Ribu Dokumen Adminduk Gratis

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mempercepat pemulihan administrasi kependudukan (adminduk) bagi warga terdampak bencana di wilayah Sumatera. Hingga kini, Kemendagri telah menerbitkan sebanyak 63.230 dokumen kependudukan tanpa dipungut biaya.

“Untuk dokumen yang rusak kita perbaiki, dan prosesnya sudah berjalan.

 

Sampai hari ini telah diproduksi 63.230 dokumen, semuanya gratis,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam keterangan resmi, Selasa (30/12/2025).

Sejak 15 Desember 2025, Kemendagri mengerahkan sembilan tim guna mendukung pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana. Upaya tersebut difokuskan pada penggantian dokumen kependudukan warga yang hilang atau rusak akibat bencana alam.

 

Adapun dokumen yang diganti meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), akta kelahiran, akta kematian, serta dokumen kependudukan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.

 

“Kami akan terus bekerja membantu masyarakat yang kehilangan dokumen agar kembali memiliki data kependudukan. Sekali lagi, ini tidak dipungut bayaran,” tegas Tito.

 

Dalam pelaksanaannya, sebagian besar unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di daerah terdampak tetap beroperasi atau telah memasuki tahap pemulihan. Dari total 52 daerah terdampak, hanya tiga unit Dukcapil yang sempat tidak berjalan optimal, yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, dan Kota Langsa.

 

Sementara itu, unit Dukcapil di daerah lainnya, termasuk di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dilaporkan tetap beroperasi. Sejumlah kendala teknis yang sempat muncul pun telah berhasil ditangani.

 

“Di Sumatera Utara juga berjalan baik. Kota Sibolga sempat mengalami sedikit kendala, tetapi sudah kita perbaiki. Di Sumatera Barat, alhamdulillah tidak ada peralatan yang rusak,” ungkap Tito.

 

Di sisi lain, Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat telah menyalurkan bantuan senilai Rp100,48 miliar untuk penanganan tanggap darurat bencana di wilayah Sumatera.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

 

Bantuan tersebut meliputi penyediaan lauk pauk, family kit, perlengkapan anak (kidsware), serta bahan makanan untuk operasional 42 dapur umum. Bantuan disalurkan ke tiga provinsi terdampak, yakni Aceh sebesar Rp43,6 miliar, Sumatera Barat Rp19,41 miliar, dan Sumatera Utara Rp37,45 miliar.

 

Selain bantuan logistik, Kemensos juga menyalurkan santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia sebesar Rp15 juta per orang. Santunan ini telah dicairkan kepada 86 ahli waris dengan total nilai Rp1,29 miliar di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kota Sibolga.

 

Adapun santunan bagi korban di Kota Padang Panjang masih menunggu penyelesaian proses verifikasi data oleh pemerintah daerah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

 

Dalam fase pemulihan pascabencana, Kemensos turut menyiapkan bantuan lanjutan berupa hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Setiap keluarga terdampak juga akan menerima bantuan tunai Rp3 juta untuk pembelian perlengkapan rumah tangga, serta bantuan tambahan Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan guna memenuhi kebutuhan pangan.

 

Pemerintah juga menyalurkan bantuan stimulan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.