TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

RELIJIUCITY

NATARU

Indeks

Dewan Pers

Dinas Ketapang Banten Gagas Program Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Ayam Petelur

Oleh: Ari Supriadi
Editor: Ari Supriadi
Rabu, 07 Januari 2026 | 18:56 WIB
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Nasir.(Ari Supriadi-tangselpos.id)
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Nasir.(Ari Supriadi-tangselpos.id)

SERANG - Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Banten, Nasir mengusulkan adanya program ketahanan pangan berbasis keluarga dan pondok pesantren. Kedua program itu yakni dengan menyediakan kebutuhan pangan baik hewani maupun nabati skala kecil dengan memanfaatkan pekarangan rumah atau lahan yang terlalu luas.

 

“Saya sedang mengusulkan agar ke depan bisa dibekali anggaran untuk mendukung swasembada pangan tingkat keluarga dan juga pondok pesantren. Modelnya yakni menanam sayuran, buah-buahan, serta budidaya ikan skala kecil dan juga memelihara ayam petelur,” ungkap Nasir saat ditemui tangselpos.id, di kantornya di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (7/1/2026).

 

Mengenai budidaya ayam petelur skala rumahan, kata Nasir, selain bisa memenuhi pangan keluarga dan juga bisa untuk mensuplai kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG).

 

“Kita juga harus menjaga angka inflasi agar tidak boleh meningkat. Oleh karna itu, kita harus membuka jalur melalui kelompok budidaya skala rumahan, agar mereka ikut mengembangkan pangan lokal,” terang Nasir.

 

Dalam program tersebut nantinya setiap kelompok akan menerima 600 ekor ayam ras petelur lengkap dengan kandang, pakan, dan vitamin untuk kebutuhan tiga bulan. “Jika disetujui, untuk pilot project kita akan laksanakan di Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Kabupaten Serang,” katanya.

 

Ditanya kebutuhan anggaran untuk menjalankan program tersebut, Nasir menyebut, diperkirakan membutuhkan sekitar Rp 3 miliar. "Kalau satu titik anggarannya Rp 200 juta berarti kita butuhnya Rp 3 miliar untuk 15 titik. Saya sih berharap, kalau bisa APBD Perubahan 2026 atau jika tidak tahun 2027 sudah bisa teranggarkan,” tutupnya.(*)

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
RM ID
Banpos
Satelit