BLT Masih Jadi Bantalan Kelompok Rentan

JAKARTA - Pemerintah memastikan keberlanjutan Paket Kebijakan Ekonomi tahun ini guna menjaga stabilitas ekonomi nasional, melindungi daya beli masyarakat, serta memperluas penyerapan tenaga kerja di tengah ketidakpastian global.

 

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan realisasi berbagai program prioritas sepanjang 2025 telah memenuhi target. Penyesuaian kebijakan akan dilakukan pada 2026 agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi.

 

“Sepanjang 2025, program dalam Paket Ekonomi terealisasi sesuai target, mulai dari Program Magang Nasional, perlindungan daya beli pekerja, hingga bantuan sosial dan insentif ketenagakerjaan,” ujar Haryo dalam keterangan resmi, Selasa (13/1/2026).

 

Data Kemenko Perekonomian mencatat Program Magang Nasional menyerap 102.696 lulusan perguruan tinggi, melampaui target 100.000 peserta. Pemerintah juga menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja sektor pariwisata berpenghasilan hingga Rp10 juta per bulan.

 

Di sektor perlindungan sosial, penyaluran Bantuan Pangan Beras menjangkau 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan realisasi 95,86 persen atau 348.000 ton. Selain itu, distribusi minyak goreng dua liter per keluarga telah mencapai lebih dari 69 juta liter.

 

Program keberlanjutan juga menyasar sektor informal melalui diskon iuran JKK dan JKM bagi 731.000 pekerja transportasi dan logistik hingga Maret 2026. Sementara skema Padat Karya Tunai di Kementerian PUPR dan Kementerian Kehutanan menyerap anggaran Rp7,81 triliun dengan puluhan ribu tenaga kerja.

 

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai keberlanjutan paket ekonomi, terutama BLT, masih krusial bagi kelompok rentan.

“BLT tetap dibutuhkan karena kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil. Masih banyak korban PHK dan bencana yang berisiko jatuh ke kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

 

Hingga Desember 2025, BLT Sementara Kesejahteraan Rakyat telah menjangkau 33 juta keluarga atau 94,8 persen dari target nasional.