Jangan Rugikan Rakyat Kecil

SERPONG - Sudah saatnya para petinggi negeri ini mengutamakan kepentingan orang banyak dan rakyat kecil dalam mengambil keputusan atau kebijakan strategis. Tak boleh ada keputusan menteri atau kepala daerah yang merugikan rakyat kecil.

 

Bukan hanya pihak eksekutif, pimpinan DPR dan DPRD juga mesti 100 persen pro rakyat kecil. Sebelum mengambil keputusan penting, terutama soal APBN dan APBD, pimpinan DPR dan DPRD mesti menghitung betul, seberapa besar manfaatnya bagi rakyat kecil, buruh harian, pedagang kecil, petani dan nelayan kecil.

 

Soal subsidi misalnya, kita berharap, pihak eksekutif dan legislatif bersama-sama berjuang agar subsidi untuk rakyat ditambah, bukan dikurangi.

Subsidi pupuk, subsidi bunga kredit, subsidi rumah untuk rakyat, subsidi upah pekerja dan potongan tarif transportasi, angkanya mesti diperbesar. Kalau perlu ditingkatkan 20 hingga 30 persen.

 

Kita juga berharap, rakyat kecil diberi peluang besar untuk berbisnis. Sebelum ada lokasi pengganti yang lebih baik, lebih strategis dan bisa dipakai tanpa uang sewa, usaha kecil dan pedagang kaki lima yang ada saat ini jangan digusur.

 

Usaha kecil yang saat ini jadi andalan rakyat di lapisan bawah untuk menyambung hidup mesti dilindungi kepala daerah. Kalau ada oknum aparat pemda yang berniat mengganggu usaha rakyat, kepala daerah harus bertindak tegas. Pecat dan proses hukum oknum tersebut.

 

Kita juga berharap, ekonomi rakyat kecil di pedesaan dan perkampungan padat penduduk diperkuat. Caranya, antara lain memberikan tambahan modal dan pinjaman lunak dengan bunga 3 persen per tahun kepada usaha rakyat yang baru bisa bernapas lagi.

 

Sedangkan untuk orang-orang di lapisan paling bawah, kita berharap, bansos beras, bansos sembako dan bansos tunai diberikan hingga Desember 2026. Ini penting, supaya uang yang mereka miliki bisa dipakai untuk membeli buku pelajaran dan pakaian seragam anak sekolah.

 

Oleh karena itu, ke depan ini kita berharap tak ada lagi penyaluran bansos beras dan bansos tunai yang salah sasaran. Semua program bantuan untuk rakyat kecil, 100 persen harus dinikmati rakyat kecil.

 

Supaya apa yang menjadi hak rakyat kecil bisa sepenuhnya sampai ke tangan orang-orang yang berhak, maka ke depan ini, yang dipilih menjadi penanggung jawab penyaluran subsidi dan bansos adalah pejabat dengan rekam jejak baik dan jujur. Ini penting agar tidak terjadi lagi penyelewengan dan korupsi bansos.