IKN Nyaman untuk PNS

IKN - Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur bakal menjadi tempat yang nyaman bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik untuk bekerja atau untuk tempat tinggal. Hal tersebut dipastikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini usai mengecek kondisi IKN, Jumat (13/2/2026).

 

Rini datang ke Nusantara untuk mengecek langsung progres pembangunan IKN. Dia memantau sejumlah titik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Hasilnya, sangat menggembirakan.

 

“IKN ini dikonsepkan untuk hidup yang efisien, futuristik, dan dekat dengan alam. Kami memastikan para ASN pada suatu saat nanti bisa merasa siap dan aman, nyaman untuk bisa lebih berbakti lagi untuk perbaikan negeri,” ujar Rini, dalam keterangannya, Minggu (15/2/2026).

 

Salah satu lokasi yang ditinjau adalah rumah susun ASN. Hunian berkonsep tropis modern berkelanjutan ini terdiri dari 47 tower setinggi 12 lantai dengan berbagai fasilitas.

 

Di setiap tower dilengkapi smart home system, perabotan lengkap, sarana ibadah, olahraga, hingga tenan komersial. Unitnya punya akses sidik jari, dapur, pendingin ruangan, serta water heater untuk mendukung mobilitas efisien di KIPP.

 

Rini menegaskan, Pemerintah tidak ingin pemindahan PNS ke IKN sekadar urusan administratif. Kenyamanan tempat tinggal, akses layanan kesehatan, hingga dukungan ekosistem kerja menjadi perhatian utama.

 

Dalam kunjungan itu, Rini juga meninjau Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) IKN. Rumah sakit 10 lantai itu memiliki sekitar 250 tempat tidur dengan layanan unggulan jantung dan stroke, didukung teknologi CT-Scan 512 Slice, Hybrid Cathlab, dan MRI 3 Tesla.

 

Ia juga mengecek Istana Garuda dan empat gedung Kantor Kementerian Koordinator yang dirancang sebagai sharing office bagi instansi pusat. Kompleks perkantoran berkonsep green building tersebut dilengkapi multifunction hall, jembatan penghubung antargedung, area parkir terintegrasi, serta desain forest city yang menyatu dengan lingkungan.

 

Menurut Rini, IKN merupakan simbol transformasi tata kelola pemerintahan yang bertumpu pada kolaborasi dan digital governance. Untuk itu, dirinya berharap, lingkungan yang mendukung mampu menciptakan budaya kerja baru.

“Jadi, inti dari digital governance itu adalah berkolaborasi. Saya juga concern terhadap talenta-talenta PNS yang ada di IKN ini,” tegas Rini.

 

Ia menekankan, pemindahan pusat pemerintahan harus dibarengi perubahan cara kerja, termasuk penguatan sistem digital dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga. Pola birokrasi konvensional tidak lagi relevan lagi. Tata kelola diarahkan pada integrasi sistem, penyederhanaan proses bisnis, serta koordinasi berbasis teknologi. 

 

Menurut Rini, Pemerintah turut menciptakan pola hidup terintegrasi dengan jarak hunian dekat kantor, transportasi ramah lingkungan, dan ruang terbuka hijau agar budaya kerja baru lebih efisien. “Karena IKN itu bukan sekadar memindahkan ibu kota ke sini, tetapi kita menemukan cara-cara baru untuk birokrasi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan kita,” pungkas Rini.

 

Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto menyambut baik kunjungan Rini tersebut. Dia menyatakan, kunjungan tersebut memperkuat moral aparatur yang telah lebih dulu bertugas di Nusantara.

 

“Karena ini kota baru dengan budaya kerja baru, kami yakin perhatian dan dukungan ini akan menjadi energi bagi kami semua yang bertugas di Nusantara,” ujarnya.

 

Otorita IKN memastikan kesiapan pelayanan dasar bagi PNS. Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN Suwito mengatakan, ada empat layanan utama yang disiapkan meliputi kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, serta kebebasan beragama dan beribadah.

 

“Ketersediaan tempat tidur rumah sakit di IKN sudah mencapai dua hingga tiga per 1.000 penduduk, melampaui standar nasional minimal satu tempat tidur per 1.000 penduduk,” jelasnya, dikutip dari situs resmi IKN, Minggu (15/2/2026).

Dari segi pendidikan, IKN sudah punya sekolah terpadu dari PAUD hingga SMA yang bakal beroperasi pada tahun ajaran baru disertai sejumlah sekolah nasional dan internasional. 

 

Bahkan, jelang Ramadan tahun ini, Masjid Negara IKN sudah bisa digunakan untuk aktivitas keagamaan. Beragam bazar juga disiapkan untuk menyambut masyarakat dari luar IKN. 

 

“Kami mengajak seluruh Sahabat Insan Otorita IKN untuk memeriahkan Ramadan di Masjid Negara IKN, yang juga akan dilengkapi dengan bazar Ramadan dan takjil berbuka puasa,” kata Suwito.

 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, Nusantara ditargetkan menjadi ibu kota politik pada 2028. Secara bertahap, 1.700 sampai 4.100 PNS akan mulai migrasi ke IKN, dan hingga 2029 diproyeksikan mencapai 9.500 pegawai lintas Kementerian/Lembaga.

 

Untuk Otorita IKN, telah berkantor di KIPP sejak 2025. Beberapa pegawai kementerian lain pun sudah bekerja di sana, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, hingga lembaga negara seperti Bank Indonesia.

 

Mengenai pembiayaan, di tahap kedua pembangunan 2025-2029, Pemerintah mengalokasikan Rp 48,8 triliun untuk menyelesaikan kawasan pemerintahan, termasuk kompleks legislatif dan yudikatif. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut, progres konstruksi berjalan sesuai jadwal dan kini difokuskan pada kawasan parlemen dan peradilan sebelum 2028.