Sufmi Dasco Ahmad Minta Impor 105 Ribu Pick Up dari India Ditangguhkan

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu unit mobil pick up 4x4 dari India yang akan digunakan untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

 

Permintaan tersebut disampaikan Dasco menyikapi polemik pengadaan kendaraan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Menurutnya, kebijakan impor dalam jumlah besar bukan perkara sederhana dan memerlukan kajian matang dari berbagai sisi.

 

“Saya sudah menyampaikan agar rencana impor tersebut ditunda terlebih dahulu,” ujar Dasco di Jakarta, Senin (23/2/2026).

 

Ketua Harian Partai Gerindra itu menilai pemerintah perlu mempertimbangkan secara komprehensif dampaknya terhadap industri otomotif nasional. Ia meyakini Presiden Prabowo Subianto akan mengevaluasi rencana tersebut secara detail, termasuk menghitung kesiapan produsen dalam negeri sebelum keputusan final diambil.

 

“Presiden tentu akan membahas secara menyeluruh, baik dari sisi kebutuhan, anggaran, maupun kemampuan industri nasional,” katanya.

 

Sebelumnya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengungkapkan rencana impor 105 ribu unit pick up 4x4 dari India dengan nilai mencapai Rp24,66 triliun. Kendaraan tersebut dirancang untuk mendukung mobilitas dan distribusi program KDKMP, khususnya di wilayah dengan medan berat.

 

Joao beralasan, harga kendaraan 4x4 di pasar domestik relatif tinggi dan ketersediaannya terbatas. Ia menyebut industri dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan sekitar 70 ribu unit kendaraan dengan spesifikasi tersebut.

 

“Untuk tipe 4x4, harganya masih sangat mahal. Padahal kendaraan ini dibutuhkan untuk daerah dengan kondisi geografis yang menantang,” jelasnya.

Saat ini, sebanyak 200 unit pick up impor telah tiba di Indonesia. Hingga akhir bulan, jumlahnya ditargetkan bertambah menjadi 1.000 unit. Perusahaan pun menargetkan realisasi penuh pengadaan tersebut dapat tercapai tahun ini.

 

Namun demikian, rencana tersebut kini menunggu pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah, menyusul adanya dorongan agar kebijakan impor tersebut dikaji ulang demi melindungi industri otomotif nasional.