80 Persen Masih Impor, Urusan LPG Butuh Terobosan Radikal

JAKARTA - Ketergantungan Indonesia terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang masih mencapai sekitar 80 persen menjadi persoalan serius dalam sektor energi nasional. Kondisi ini dinilai membutuhkan terobosan besar dan langkah strategis yang lebih progresif.

Anggota Komisi XII DPR RI, Yulisman, menilai salah satu solusi yang dapat segera didorong adalah percepatan pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG).

“CNG bisa menjadi solusi transisi yang realistis. Indonesia memiliki sumber gas domestik yang cukup besar, tinggal bagaimana distribusinya bisa dilakukan secara efektif ke masyarakat dan sektor usaha,” ujar Yulisman dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Menurutnya, dibandingkan LPG yang sebagian besar masih diimpor, CNG berbasis gas alam domestik lebih efisien secara ekonomi. Selain itu, penggunaan CNG juga berpotensi mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dari sisi subsidi energi.

Yulisman menambahkan, pengembangan CNG sangat relevan diterapkan di wilayah yang memiliki potensi gas besar namun belum sepenuhnya terjangkau jaringan pipa nasional, seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

“Di daerah tersebut, implementasi bisa dimulai dari skala industri, UMKM, hingga rumah tangga melalui skema CNG atau yang dikenal sebagai virtual pipeline,” jelasnya.

Ia juga mencontohkan keberhasilan sejumlah negara seperti India, Pakistan, dan Argentina dalam memanfaatkan CNG untuk menekan ketergantungan impor energi sekaligus meningkatkan efisiensi nasional.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengembangan CNG harus menjadi bagian integral dari strategi ketahanan energi nasional, seiring dengan percepatan pembangunan jaringan gas kota dan program hilirisasi energi, termasuk gasifikasi batu bara.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengakui bahwa kebutuhan LPG dalam negeri masih didominasi impor. Dari total konsumsi sekitar 8,6 juta ton per tahun, produksi domestik hanya mampu memenuhi sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton. Sisanya, sekitar 7 juta ton, harus dipenuhi melalui impor.

Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pemerintah tengah mengkaji berbagai alternatif, termasuk pengembangan Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara berkalori rendah serta optimalisasi pemanfaatan CNG.
“CNG berasal dari gas yang dikompresi hingga tekanan 250 sampai 400 bar, sehingga penggunaannya menjadi lebih optimal,” jelas Bahlil.

Ia menambahkan, pemanfaatan CNG sebenarnya sudah berjalan di dalam negeri, terutama untuk kebutuhan hotel, restoran, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dengan bahan baku sepenuhnya berasal dari dalam negeri.

Adapun pengembangan DME masih berada pada tahap awal. Pemerintah terus mencari formulasi terbaik, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global.

“Dalam situasi global yang tidak menentu, kita harus menyiapkan strategi untuk menjaga ketahanan energi nasional,” ujarnya.

Di sisi lain, PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas) menyatakan siap mendukung pengembangan CNG sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor.

Direktur Utama PGN Gagas, Santiaji Gunawan, menyebut CNG sebagai solusi konkret untuk memperluas akses energi yang andal, terjangkau, dan berbasis sumber daya domestik.

Menurutnya, keunggulan CNG terletak pada integrasi pasokan gas bumi dengan infrastruktur yang sudah ada, sehingga pemanfaatan energi dalam negeri dapat dioptimalkan tanpa terlalu bergantung pada fluktuasi harga global.
“CNG merupakan opsi energi yang sudah tersedia dan bisa terus dikembangkan secara bertahap,” pungkasnya.