Per 31 Januari 2026, Defisit APBN Rp54,6 Triliun Masih Terkendali

JAKARTA – Hingga 31 Januari 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit Rp54,6 triliun atau setara 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah memastikan angka tersebut masih dalam batas aman.

 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, defisit tersebut sesuai desain APBN 2026. “Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor yang telah direncanakan,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (23/2/2026).

 

Sepanjang Januari, realisasi belanja negara mencapai Rp227,3 triliun atau 5,9 persen dari pagu APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Angka ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp180,77 triliun.

 

Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp131,9 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp95,3 triliun. Pemerintah mempercepat belanja sejak awal tahun untuk mendukung program prioritas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kuartal I.

 

Di sisi pendapatan, negara mengantongi Rp172,7 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp138,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp33,9 triliun. Secara tahunan, pendapatan negara tumbuh 9,5 persen, dengan penerimaan pajak melonjak 30,7 persen.

 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut percepatan belanja menjadi strategi menjaga daya beli dan konsumsi rumah tangga. Belanja bantuan sosial (bansos) tercatat Rp9,5 triliun, lebih dari dua kali lipat dibanding Januari tahun lalu.

 

Selain itu, realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp19,5 triliun, meningkat tajam dari Rp45 miliar pada Januari 2025.

 

Ekonom Wijayanto Samirin menilai langkah ini menunjukkan pemerintah serius mendorong pertumbuhan sejak awal tahun melalui stimulus belanja negara.