Pelajaran Pemerintahan dari Iran

KETIKA Iran memperlihatkan eksistensinya lewat strategi dan teknologi perang di hadapan Israel dan Amerika, dunia seakan bangun dari tidur panjang. Iran sekali lagi menegaskan peradabannya yang sunyi namun membakar. Ia bukan negara penurut seperti jamak di Jazirah Arab selama ini. Telah lama sejarawan mempercakapkan Iran sebagai bangsa tangguh di timur (Dinasti Sassanid). Ia pernah hidup sezaman dengan imperium besar Romawi di barat. Dua imperium besar yang masing-masing menguasai belahan dunia dengan ideologi kontras yang kini menjadi serpihan kecil.

 

Kekaisaran Romawi runtuh menyisakan Romawi Barat dan Timur. Inilah sebagian besar Eropa barat dan timur yang menjadi negara-negara kecil seluas Sulawesi, Sumatera dan Jawa di Indonesia. Sementara Persia menyisakan negara-negara di timur tengah dan asia barat. Sentrum kekuasaan Romawi di Italia. Negara seluas gabungan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Jumlah penduduk Italia 59-61 jt, lebih 10 juta dibanding Provinsi Jawa Barat yang diprediksi mencapai sekitar 50-51 jt pada tahun 2025.

 

Di sisi lain, kebudayaan Persia berakhir di Iran pada 1935 sekaligus menegaskan identitasnya, tanah bangsa Arva. Luas Iran hampir sama Provinsi Kalimantan Tengah, sekitar 1,65 juta kilometer persegi. Jumlah penduduknya 93 juta jiwa atau sekitar 33-34 persen jumlah penduduk Indonesia.

 

Pasca kejatuhan Pahlevi, Iran hidup dalam bangunan ideologi tertutup selain diisolasi oleh Amerika. Tapi Iran tak collapse, ia justru tumbuh dengan kemampuan sains dan teknologi yang menjadi tradisi sejak lampau. Dunia paham betul siapa pelopor pengetahuan sebelum eropa mencapai renaisans.

 

Dunia berhutang budi pada Iran yang telah melahirkan Ibnu Sina (Avicenna, 980-1037), seorang filsuf, dokter dan ilmuan hebat lewat kitab The Canon of Medicine (Al Qanun fi al Tibb). Ia menjadi kiblat dunia kedokteran Islam dan Eropa hingga detik ini.

 

Di sisi spiritual, hampir tak ada yang tak mengutip nama Al Ghazali (1058-1111). Seorang teolog, filsuf, dan Mistikus Persia. Ia sangat berpengaruh lewat buku Ihya Ulumuddin. Karya klasik yang menjadikan Ghazali hampir setaraf disitasi dengan hadits nabi di masa itu.

 

Untuk menyebut yang klasik saja, kita tak bisa melupakan Al Farabi (870-950), sosok filsuf dan ilmuwan yang menjadi guru kedua Aristoteles di samping Socrates dan Plato. Ia berkontribusi besar terhadap logika, filsafat dan musik. Aristoteles mengakui bahwa apa yang ia letakkan hari ini dipengaruhi Al Farabi.

 

Kita tak ingin membesar-besarkan Iran, tapi sulit untuk tak menyebut orang-orang hebat seperti Mulia Sadra (filsuf transendental), Umar Khayam (astronom, matematikawan, penyair), Rhazes (dokter dan filsuf), Suhrawardi, Al Tusi, dan Jalaluddin Rumi, penyair sufistik dan mistikus besar yang lahir di Persia Timur.

 

Semua tumpukan spirit hebat itu tetap bersemayam, di tengah Iran dihimpit embargo. Iran tak cuma merakit teknologi mandiri, juga ideologi yang kini dianggap usang. Kita mungkin menilai bahwa membangun ideologi di era modern tak relevan dibanding bersikap realistis terhadap kondisi dunia dewasa ini.

 

Iran mengintegrasikan arsitek teknologinya di atas landasan ideologi agama. Ia tak menjauhi agama sebagaimana China yang melesat justru dengan sikap sebaliknya. Terlepas itu, untuk kepentingan yang sama keduanya membangun relasi kuat di samping Rusia dan Korea Utara.

 

Bangunan ideologi yang kuat itulah yang mencipta kohesi antara pemimpin dan rakyat. Tanpa mengabaikan faksi bentukan Amerika dan sisa peninggalan Rezim Pahlevi, Iran memperlihatkan bagaimana negara tumbuh dengan pemerintahan yang unik di tengah modernisasi.

 

Untuk menjadi pemerintah, Iran punya syarat minimum. Jangan harap ijazah setingkat diploma dan sarjana bisa lolos. Minimal magister untuk duduk plus pengalaman 5-10 tahun sebagai praktisi pemerintah. Dengan begitu mereka matang, bukan dipaksa masak seperti karbitan.

 

Kaum Mullah yang menjadi elite dan bakal supreme leader memiliki standar di atas rata-rata. Di situ stok kepemimpinan diambil, sebagai pemimpin tertinggi dan simbol spiritualitas bernegara. Ia filosof yang saleh, cerdas, dan paham pemerintahan sebagaimana syarat minimum Aristoteles.

 

Mekanisme pemilihan pemimpin di Iran adalah peninggalan klasik dari kekhalifahan dengan prinsip musyawarah (Al Imran 159). Para Mullah yang tumbuh selektif dan hierarki ketat (hafidz quran) punya otoritas memilih pemimpin. Mekanisme representatif ini pun masih dipraktikkan di negara kecil peninggalan Romawi, Vatikan, saat memilih Paus.

 

Di Indonesia, pola memilih pemimpin dengan musyawarah bisa ditemukan di Sumatera Barat (tungku tigo sajorangan). Mekanisme ini membagi kuasa dengan cara distribution of power, namun tak terpisah sama sekali (separation of power). Ada kerjasama di samping pemimpin yang diberi otoritas selangkah.

 

Mekanisme ini melahirkan pelaksana kekuasaan, pengawas dan pembuat kebijaksanaan tertinggi. Di Iran, eksekutif sehari-hari dijalankan oleh presiden, tetapi penentuan standar anggota legislatif, presiden, dewan menteri dan yudikatif wajib dikonsultasikan kepada pemimpin tertinggi seperti Ayatollah Ali Khamenei.

 

Ali Khamenei bukan supreme leader biasa. Ia lahir lewat derita panjang sebagai pejuang. Ia hidup dengan siksaan, penjara, isolasi, bahkan cacat akibat bom yang melumpuhkan tangan kanan yang disembunyikan di balik jubah. Ia berjabat tangan dengan tangan kiri. Khamenei bukan ulama yang hidup mewah dari sebuah pesantren. Ia aktivis dan pejuang tulen.

 

Khamenei muda mengagumi Soekarno dalam meletakkan ide persatuan demi membebaskan Iran dari imperialisme barat. Dalam sebuah buku, Khamenei menginspirasi teman sepenjara dengan menceritakan pikiran Bung Karno dalam membangun kesadaran kolektif lewat konferensi Asia Afrika di Bandung.

 

Lalu pelajaran apa yang dapat dipetik dari Iran? Pertama, konsistensi pada bangunan ideologi yang bahkan dianggap kolot dan dogmatis oleh sebagian kecil bangsanya sendiri. Padahal itu menciptakan soliditas ketika berhadapan dengan tekanan eksternal. Nyatanya Iran eksis lewat simbiosis ideologi agama dengan tradisi sainsnya.

 

Kemampuan merawat ideologi kini terasa kabur. Gen Z bukan saja menilai tak ada korelasinya, bahkan tak paham makna Pancasila sebagai ideologi negara (Setara Institut, 2023). Parahnya, Gen X gagal mentransformasikan status negara simbiotik di tengah upaya mempertentangkan antara negara sekuler versus negara agama.

 

Kedua, kemampuan Iran memelihara tradisi peradabannya. Pada konteks ini kita perlu menyadari bahwa investasi pendidikan di bidang STEM yang hanya 15-20 persen diminati Gen Z dibanding ilmu sosial harus didorong semaksimal mungkin (Dikti, 2025).

 

Kata Jusuf Kalla dan Mahathir Muhammad, jangan sampai lebih banyak penghafal kitab sosial dibanding penguasaan Saintek. Kita tentu saja akan menjadi bangsa lemah di masa depan. Iran membuktikan bahwa pembangunan agama bahkan sebagai ideologi dapat tumbuh bersinergi dengan sains dan teknologi.

 

Ketiga, produk bangunan ideologi harus tercermin nyata lewat integritas kepemimpinan dari atas hingga bawah. Bila pemandangan hari-hari ini hanya korupsi, kolusi dan nepotisme, kiranya semua upaya atas pondasi bernegara itu selain kehilangan relevansi juga sekedar formalitas di ruang birokrasi pemerintahan.

 

Sudah saatnya para pemimpin hidup sederhana, memangkas tunjangan berlebih, memiliki standar kepemimpinan, serta mengutamakan pendidikan generasi ke depan dengan ideologi Pancasila sebagai fundamen bernegara. Bila Iran mampu mempersatukan rakyatnya lewat semua itu, mengapa kita tidak?.(*)

 

Penulis merupakan Ketua Harian Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) dan Guru Besar pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)