Dapat Banyak Masukan, Ketua DPRD Banten Sikapi Wacana WFH

SERANG - Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim menyikapi wacana kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah sekali dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mengaku, banyak menerima masukan terkait waktu penerapan WFH tersebut. Meski begitu, dia mengingatkan kepada semua pihak agar bisa mengikuti dan mematuhi kebijakan dari pemerintah pusat.

 

“Seperti misalnya penerapan WFH, banyak aspirasi seperti hari Rabu atau Jumat diberlakukannya, ya kita tunggu saja kebijakan pusat. Karena saya yakin kebijakan itu sudah dikaji secara matang,” ujar Fahmi, di Gedung DPRD Banten, Senin (30/2/2026).

 

Selain soal WFH, Fahmi juga mengaku masih menunggu beberapa kebijakan lain terkait dengan antisipasi kemungkinan terburuk dampak dari konflik Timur Tengah tersebut. Menurutnya, hal yang paling penting adalah semua pihak agar segera menyesuaikan diri sebagai bentuk antisipasi awal.

 

“Tentu kita akan melihat dari sisi kebijakan nasional, karena sampai hari ini kebijakan secara makro kita masih menunggu. Kalau saya berharap, kita baik-baik saja, karena hari ini nyatanya beberapa negara di Amerika sana, Filipina dan lainnya sudah kena dampak,” ujarnya.

 

Fahmi mengingatkan, kepada seluruh penyelenggara pemerintahan, termasuk DPRD Banten agar bisa bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tindakan itu harus dilakukan agar mencegah konflik di masyarakat sekaligus melindungi masyarakat rentan.

 

“Kita bersama-sama penyelenggara pemerintah agar bisa menjaga bersama-sama kenyamanan dan ketentraman dan juga kedamaian, kita berdoa kepada Allah semoga Allah menjaga Indonesia,” katanya.

 

Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, hingga saat ini masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait pemberlakuan kebijakan WFH akibat konflik Timur Tengah. “Kita masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat, karena sampai saat ini kita belum menerima surat resmi pemberlakuan WFH,” pungkasnya.(*)