SAL Rp 420 Triliun Jadi Tameng Ekonomi, APBN Tetap Tangguh Hadapi Gejolak Global

JAKARTA – Pemerintah memastikan ketahanan ekonomi nasional tetap kuat di tengah ketidakpastian global. Salah satu bantalan utamanya adalah Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2025 yang mencapai Rp 420 triliun.

 

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa dana SAL tersebut tersebar di perbankan nasional sebesar Rp 300 triliun dan di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 120 triliun. Dana ini berfungsi sebagai cadangan strategis untuk meredam tekanan eksternal, termasuk lonjakan harga minyak dunia.

 

“Kalau harga minyak dunia naik hingga 150 dolar AS per barel, kita masih punya SAL Rp 420 triliun. Artinya, bantalan kita kuat, pertahanan ekonomi berlapis,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta.

 

Ia optimistis kondisi fiskal akan semakin solid seiring masuknya penerimaan pajak. Pemerintah juga terus menjaga manajemen kas secara hati-hati agar tidak mengganggu likuiditas pasar.

Saat ini, pertumbuhan uang primer (M0) tercatat sebesar 19 persen. Jika pengelolaan kas tetap terjaga, angka tersebut diproyeksikan bisa menembus 22 persen. “Ini menunjukkan aktivitas ekonomi berjalan,” tambahnya.

 

Dari sisi penerimaan, kinerja pajak menunjukkan tren positif. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tumbuh signifikan 57,7 persen secara tahunan menjadi Rp 155,6 triliun.

 

Sementara itu, Pajak Penghasilan (PPh) juga mengalami peningkatan di berbagai sektor. PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 tumbuh 15,8 persen secara tahunan.

 

Secara keseluruhan, pendapatan negara hingga Maret 2026 mencapai Rp 574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, belanja negara terealisasi Rp 815 triliun, sehingga defisit APBN tercatat Rp 240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

 

Purbaya menegaskan, defisit tersebut masih dalam batas wajar karena pemerintah mempercepat belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun. Penyerapan anggaran pada triwulan I 2026 mencapai 21,2 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis sekitar 17 persen.

 

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal. Menurutnya, kekuatan penerimaan negara menjadi fondasi penting dalam melindungi daya beli masyarakat.

“Kebijakan fiskal harus diarahkan untuk menjaga ekonomi rumah tangga dari tekanan eksternal,” ujarnya.

 

Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai peningkatan penerimaan pajak menjadi indikator membaiknya aktivitas ekonomi domestik, terutama dari sisi konsumsi.

Namun, ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengingatkan adanya risiko jika SAL ditarik secara tiba-tiba. Pasalnya, sebagian besar dana tersebut telah ditempatkan di perbankan Himbara dan disalurkan ke sektor riil.

 

“Jika ditarik mendadak, bisa mengganggu likuiditas perbankan dan penyaluran kredit,” jelasnya.

Ia juga menyoroti perlunya kebijakan fiskal yang lebih fleksibel di tengah tekanan ekonomi saat ini, termasuk menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi yang tepat sasaran.

 

“Subsidi BBM masih perlu dipertahankan sementara. Namun ke depan, harga BBM nonsubsidi sebaiknya mengikuti mekanisme pasar dengan pengendalian yang lebih tepat,” pungkasnya.