Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Istana: Tunggu Keputusan Presiden

JAKARTA – Isu perombakan (reshuffle) kabinet kembali mencuat. Menanggapi hal tersebut, Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

 

“Tunggu saja,” ujar Teddy singkat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

 

Teddy enggan membeberkan lebih jauh terkait waktu pelaksanaan reshuffle. Ia hanya menekankan bahwa keputusan tersebut berada sepenuhnya di tangan Presiden. “Nanti Bapak Presiden akan menyampaikan,” tambahnya.

 

Isu reshuffle sendiri sebenarnya sempat mengemuka menjelang Lebaran. Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kala itu memastikan belum ada rencana perombakan kabinet dalam waktu dekat.

 

“Tidak ada reshuffle. Kita fokus agar masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dan merayakan Lebaran dengan lancar,” kata Prasetyo pada Februari lalu.

Terakhir, reshuffle dilakukan pada 5 Februari 2026. Saat itu, Presiden melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan, menggantikan Thomas Djiwandono yang beralih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.

 

Sejumlah elite politik turut memberikan tanggapan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan penuh dalam mengevaluasi dan merombak kabinet.

 

“Presiden yang paling mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap para menterinya,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan.

Menurutnya, hingga saat ini kinerja pemerintah masih tergolong stabil, termasuk dalam menghadapi tekanan geopolitik global. Ia menilai pemerintah mampu menjaga harga energi dan ketersediaan pangan.

 

“Di banyak negara harga BBM naik, sementara kita masih bisa menahan. Stok energi dan pangan juga relatif aman,” jelasnya.

 

Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengaku belum mengetahui secara pasti terkait isu reshuffle yang kembali mencuat. Ia menekankan pentingnya kekompakan di internal pemerintah dalam menyikapi isu tersebut.

“Jangan sampai ada perbedaan pernyataan di antara anggota kabinet terkait reshuffle,” ujarnya.

 

Irma menegaskan bahwa meski reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden, keputusan tersebut harus diambil secara hati-hati, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global.

“Langkah ini harus benar-benar ditujukan kepada menteri yang dinilai tidak menunjukkan kinerja optimal,” tegasnya.

 

Ia juga mengingatkan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi faktor penting dalam evaluasi kabinet.

 

“Mengingat beratnya beban APBN saat ini, setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang,” pungkas Irma.