Benyamin: 2027 Kita Masih Fokus Di Infrastruktur

CIPUTAT-Pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Selain itu, sektor pendidikan, kesehatan, serta penguatan layanan publik berbasis digital juga menjadi perhatian. 

 

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie usai membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Ruang Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota Tangsel, Ciputat, Kamis (9/4). "Tahun 2027 kita masih akan tetap (fokus) kepada infrastruktur," ujar Benyamin.

 

Menurutnya, penguatan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga mencakup berbagai persoalan mendasar perkotaan seperti pengelolaan sampah, transportasi, jalan, jembatan hingga sistem drainase.

 

“Kita breakdown lagi infrastrukturnya, mulai dari pengelolaan sampah, transportasi, jalan, jembatan, sampai drainase. Semua ini masih menjadi perhatian utama,” jelasnya.

 

Ia menambahkan, persoalan sampah menjadi salah satu isu penting yang harus ditangani secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan di tingkat masyarakat hingga sistem pengangkutan dan distribusi.

 

Sementara, dalam penanganan banjir, Pemkot Tangsel akan memperkuat pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan, jembatan, sungai dan drainase agar berfungsi lebih optimal.

 

Selain sektor infrastruktur, Benyamin menegaskan  peningkatan kualitas sumber daya manusia juga tetap menjadi perhatian pemerintah daerah melalui penguatan layanan pendidikan dan kesehatan.

 

Di sisi lain, Pemkot Tangsel mulai mendorong transformasi layanan publik berbasis digital melalui pengembangan aplikasi terpadu Tangsel One yang akan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu platform.

 

"Semua layanan nanti akan terhimpun dalam satu aplikasi. Masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasi langsung melalui sistem tersebut," jelasnya.

 

Namun demikian, ia mengakui penerapan teknologi di lingkungan pemerintahan memiliki tantangan, terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia agar tetap efisien tanpa menambah beban belanja pegawai.

 

Selain itu, Benyamin juga menyoroti perlunya pembaruan regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional agar lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan daerah.

 

"Masyarakat hari ini ingin ditangani banjirnya, ingin ditangani sampahnya, kemacetannya dan sebagainya. Tapi, instrumen pemerintah kota itu hanya boleh melaksanakan kegiatan yang ada dalam aturan APBD-nya (sesuai UU), itu yang penting karena jangan sampai ada potensi terjadi pelanggaran hukum," tuturnya.

 

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tangsel, Fuad menjelaskan, bahwa Musrenbang RKPD merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.

 

“Sebelum pelaksanaan hari ini, kami telah melaksanakan empat tahapan, mulai dari Forum Konsultasi Publik, Musrenbang Kelurahan di 54 kelurahan, Forum Perangkat Daerah, hingga Musrenbang Tematik dengan berbagai isu strategis,” jelasnya.

 

Musrenbang tematik yang digelar mencakup sejumlah isu, di antaranya pembangunan inklusif, kepemudaan, stunting, serta pengembangan ekonomi kreatif.

 

Menurut Fuad, seluruh hasil pembahasan tersebut akan diformulasikan menjadi dokumen perencanaan pembangunan daerah. “Output dari kegiatan ini adalah kesepakatan terhadap sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta program prioritas perangkat daerah beserta indikasi pendanaannya,” ujarnya.