Ketua TP PKK Lebak: Penanganan Stunting Harus Kolaboratif

LEBAK - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lebak, Belia Asyidiki Jayabaya, menegaskan bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara kolaboratif lintas sektor, mengingat tren penurunannya masih belum signifikan.

 

“Pencegahan stunting tidak bisa sendiri-sendiri. Harus kolaborasi antara dinas, desa hingga kecamatan, karena angka stunting di Lebak masih tergolong stagnan meski ada penurunan,” ujar Belia, saat menghadiri launching intervensi serentak di Posyandu UPTD Puskesmas Cikulur, Gedung KDMP Desa Curugpanjang, Kecamatan Cikulur, Rabu (15/4/2026).

 

Ia menyebut, kegiatan intervensi serentak ini tidak boleh berhenti pada seremoni semata, melainkan harus menjadi pemicu gerakan bersama hingga ke tingkat desa.

 

Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Lebak, Susi mengatakan, bahwa program tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh para kader di lapangan.

 

“Setelah dilaunching oleh Ibu Bupati, kegiatan ini akan dilanjutkan oleh kader-kader di desa. Harapannya angka stunting terus menurun dari hari ke hari,” katanya.

 

Menurutnya, berbagai upaya akan terus diperkuat melalui kerja sama lintas tingkatan, mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten, termasuk kolaborasi dengan berbagai pihak.

 

“Kita gotong royong. Ini tidak mungkin bisa teratasi kalau tidak ada kebersamaan,” tegasnya.

 

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak, Eka Darmana Putra mengungkapkan, jumlah kasus stunting saat ini tercatat sebanyak 4.684 kasus, menurun dari data sebelumnya yang sempat mencapai sekitar 6.500 kasus.

 

“Secara kumulatif ada penurunan lebih dari 1.500 kasus. Namun dinamika tetap terjadi karena faktor kelahiran dan risiko lainnya,” ujarnya.

 

Dirinya menegaskan, pihaknya berkomitmen mencegah penambahan kasus baru melalui intervensi terhadap anak berisiko stunting dengan melibatkan tenaga kesehatan, kader posyandu, serta aparatur desa secara terpadu.

 

Eka juga mengingatkan pentingnya akurasi data dalam proses penanganan. Menurutnya, kesalahan dalam pencatatan dapat berdampak pada ketidaktepatan intervensi di lapangan.

 

“Data harus divalidasi, diklarifikasi dan disesuaikan dengan catatan ahli gizi sebelum dilaporkan. Ini menjadi kunci agar penanganan tepat sasaran,” tegasnya.

 

Dengan penguatan kolaborasi, validasi data, serta intervensi berkelanjutan, Pemkab Lebak optimistis angka stunting dapat terus ditekan secara bertahap.(*)