Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Nelayan Diapresiasi Menko AHY

TANGERANG – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan apresiasi atas pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat nelayan di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Kamis (16/4).

 

Penilaian tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Menko AHY ke Desa Tanjung Anom dan Desa Ketapang bersama jajaran kementerian terkait, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan serta Wakil Gubernur Banten.

 

Dalam agenda itu, Menko AHY didampingi Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid meninjau langsung hasil pembangunan rumah terintegrasi hasil kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan pihak swasta.

 

“Ini merupakan contoh nyata kolaborasi yang baik. Kami sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, khususnya Bupati Tangerang, dalam menghadirkan kawasan hunian yang lebih layak dan tertata bagi masyarakat nelayan,” ujar AHY.

 

Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada hunian, tetapi juga pada pengembangan ekosistem ekonomi masyarakat. Di Desa Tanjung Anom, telah dibangun sebanyak 110 unit rumah layak huni bagi nelayan melalui kerja sama pemerintah daerah dengan berbagai pihak, termasuk Habitat for Humanity dan koperasi setempat. 

 

Sedangkan, di area Ketapang Aquaculture, terdapat sekitar 127 rumah yang telah ditata menjadi lingkungan yang lebih asri dan produktif. 

 

“Kita ingin memastikan zona tersebut selain nyaman untuk ditinggali, pun produktif. Para nelayan bisa meningkatkan nilai ekonomi, sementara keluarga dapat mengolah hasil perikanan menjadi produk yang bernilai tambah,” ucapnya.

 

Selain itu, Menko AHY mendatangi kawasan mangrove di Desa Ketapang yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap abrasi sekaligus berpotensi menjadi destinasi wisata berbasis lingkungan (ecotourism) dan olahraga (sport tourism).

 

“Penanaman mangrove sangat penting sebagai bentuk mitigasi perubahan iklim dan perlindungan daerah pesisir. Ke depan, zona ini bisa dikembangkan sebagai destinasi wisata yang memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat,” tambahnya.

 

Program penataan zona merupakan bagian dari upaya transformasi kawasan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) serta didukung oleh pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sinergi lintas sektor.

 

Sementara itu, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menegaskan, Pemkab Tangerang terus berkomitmen menjalankan program bedah rumah melalui program unggulan Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin (Gebrak Pakumis) dengan target pendirian 1.000 rumah layak huni setiap tahun.

 

Pemkab Tangerang juga akan menindaklanjuti arahan Menko AHY terkait penyediaan infrastruktur pendukung, seperti pembuatan tanggul penahan abrasi (breakwater), normalisasi sungai serta fasilitas penunjang lainnya guna memperkuat area pesisir.

 

“Program 1.000 rumah layak huni akan terus kami lanjutkan hingga seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang mendapatkan hunian yang layak. Ini menjadi bagian dari komitmen kami dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

 

Pihaknya berharap melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan berbagai pihak, diharapkan pengaturan kawasan pesisir di Kecamatan Mauk dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.