Ruas Jalan Nasional di Banten Disorot, 8 Ribu Titik PJU Dibahas Bersama

SERPONG UTARA — Pemerintah Provinsi Banten bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Pusat mulai menyatukan langkah untuk membahas persoalan penerangan jalan umum (PJU) di ruas jalan nasional yang tersebar di wilayah Banten.

 

Pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Banten, Serpong Utara, Selasa (19/5). Rapat dipimpin langsung Gubernur Banten, Andra Soni dan dihadiri sejumlah kepala daerah, termasuk Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan.

 

Pada kesempatan itu, Andra mengatakan, rapat koordinasi tersebut digelar untuk menyamakan persepsi, menyamakan data, sekaligus menyelaraskan langkah penanganan PJU di jalan nasional yang selama ini kerap menjadi keluhan masyarakat.

 

“Seluruh kepala daerah di Provinsi Banten bersama dengan balai dari pemerintah pusat membahas terkait penerangan jalan umum di jalan-jalan nasional yang ada di Provinsi Banten. Tujuannya menyamakan persepsi, menyamakan data, dan menyelaraskan upaya agar permasalahan penerangan jalan umum bisa kita lakukan bersama-sama,” ujar Andra kepada awak media.

 

Menurutnya, hasil rapat itu nantinya akan ditindaklanjuti secara teknis guna menentukan solusi bersama dalam memenuhi kebutuhan penerangan jalan bagi masyarakat.

 

“Berikutnya tentu kami akan menentukan solusi bersama terkait bagaimana upaya bersama untuk melayani masyarakat terhadap hak masyarakat atas penerangan jalan,” katanya.

 

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, total panjang ruas jalan nasional di wilayahnya mencapai sekitar 560 kilometer yang tersebar di delapan kabupaten/kota se-Banten. Dari total tersebut, kebutuhan PJU diperkirakan mencapai sekitar 8 ribu titik.

 

Andra menyebut, ruas jalan nasional terpanjang berada di wilayah Lebak dan Pandeglang. Sementara di Kota Tangerang Selatan terdapat sekitar 10 kilometer jalan nasional yang berbatasan langsung dengan Jakarta.

 

“Memang Tangerang Selatan hanya sekitar 10 kilometer, tetapi itu jalan yang sangat strategis karena langsung berbatasan dengan Jakarta,” ungkapnya.

 

Ia mengakui, selama ini persoalan PJU di jalan nasional kerap terkendala persoalan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Karena itu, rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antarpihak.

 

“Selama ini masyarakat bertanya, kadang dijawab itu kewenangan pusat, provinsi, atau kabupaten/kota. Sekarang kita menyamakan persepsi bahwa ini adalah tanggung jawab bersama kepada masyarakat,” tegasnya.

 

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Banten dalam mendorong optimalisasi pemasangan dan perbaikan PJU di jalan nasional.

 

Menurut Pilar, sejumlah ruas jalan nasional di wilayah Tangsel seperti Ciputat dan Pamulang masih membutuhkan peningkatan kualitas penerangan jalan karena ditemukan beberapa lampu yang mati dan tidak berfungsi.

 

“Ini harus segera diganti untuk menghindari kecelakaan maupun potensi kriminalitas,” kata Pilar.

 

Ia menambahkan, Pemkot Tangsel selama ini terus menganggarkan program Tangsel Terang setiap tahun. Program tersebut menyasar kawasan perumahan, perkampungan, hingga jalan kota.

 

Untuk ruas jalan provinsi, kata Pilar, Pemkot Tangsel juga rutin mengusulkan titik-titik kebutuhan PJU. Sedangkan untuk jalan nasional, diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum agar penanganan gangguan lampu bisa lebih cepat.

 

“Kalau ada lampu yang putus atau gangguan lainnya, penanganannya bisa cepat. Begitu juga titik-titik yang belum terpasang bisa segera dipasang,” ujarnya.

 

Pilar berharap, melalui koordinasi lintas pemerintah tersebut, pemasangan PJU di ruas jalan nasional di Banten dapat semakin maksimal, terutama di wilayah yang hingga kini masih minim penerangan seperti Pandeglang dan Lebak.