TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Haji 2026

Galeri

Internasional

Otomotif

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Piala Dunia 2026

RELIJIUCITY

Indeks

Dewan Pers

Jumlah SD Negeri Ratusan, Tenaga Pengawas Cuma 1 Orang

Butuh Rekrutmen Mendesak

Reporter: Rachman Deniansyah
Editor: Redaksi
Jumat, 05 Juni 2026 | 08:33 WIB
Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan soroti kebutuhan guru di wilayahnya yang saat ini sangat terbatas.
Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan soroti kebutuhan guru di wilayahnya yang saat ini sangat terbatas.

 

SETU-Kebutuhan tenaga pendidik di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) semakin menjadi perhatian. Banyaknya guru yang memasuki masa pensiun membuat pemerintah daerah harus memikirkan langkah strategis agar proses belajar mengajar di sekolah negeri tetap berjalan optimal.

 

 Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan mengatakan, kebutuhan guru di sekolah negeri saat ini masih cukup tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah guru yang purnatugas, sementara proses pemenuhan tenaga pendidik baru masih bergantung pada regulasi pemerintah pusat.

 

 "Kita justru masih membutuhkan tambahan guru. Kebutuhan guru di sekolah-sekolah itu masih tinggi," ujar Pilar saat ditemui di Setu, Kamis (4/6).

 

 Kebutuhannya kini, kata Pilar, cukup besar. Contohnya saja, tenaga pengawas sekolah. Saat ini jumlah pengawas SD di Tangsel sangat terbatas dibandingkan banyaknya sekolah yang harus dibina.

 

 "Contoh saja, pengawas SD se-Tangsel tinggal satu orang. Padahal jumlah SD ada ratusan. Kita masih menunggu aturan supaya bisa dibuka lagi perekrutan yang memang sesuai sertifikasi dan ketentuannya," ungkap Pilar.

 

 Berdasarkan informasi yang dihimpun Tangsel Pos, sedikitnya ratusan guru di Tangsel memasuki masa pensiun sepanjang tahun ini. Kondisi tersebut membuat kebutuhan tenaga pendidik semakin besar, baik untuk mengisi posisi guru kelas maupun jabatan pengawas sekolah.

 

 Pilar menjelaskan, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebutuhan tenaga pendidik di daerah. Sebab, kewenangan rekrutmen aparatur saat ini sangat bergantung pada kebijakan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.

 

 "Nanti kita diskusi dengan pemerintah pusat supaya ada kelonggaran-kelonggaran regulasi. Karena perekrutan pegawai pemerintah daerah itu dari pusat," katanya.

 

 Ia berharap ada solusi yang dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan guru di daerah, termasuk untuk jabatan pengawas sekolah yang saat ini mulai mengalami kekosongan akibat banyaknya pegawai yang memasuki masa purnatugas.

 

 Menurut Pilar, Pemkot Tangsel juga telah memaksimalkan pemenuhan kebutuhan kepala sekolah melalui program Guru Penggerak. Ke depan, pola serupa diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pengawas sekolah.

 

 "Untuk kepala sekolah kemarin kita maksimalkan dulu. Tinggal berikutnya pengawas, karena kita butuh pengawas baru dengan arahan dari pusat. Mudah-mudahan ada solusi," ujarnya.

 

 Sementara, untuk menjaga keberlangsungan kegiatan belajar mengajar, Pemkot Tangsel tetap menyiapkan sejumlah skema pemenuhan tenaga pendidik. Guru non-ASN yang belum masuk dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih dapat diakomodasi melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

 

 "Kalau yang belum masuk PPPK, kita ada PJLP. Jadi kita profesional meng-hire tenaga yang memang dibutuhkan," kata Pilar.

 

 Saat ini, kata Pilar, tercatat ada sebanyak 480 guru dengan status pekerjaan yang menggunakan skema PJLP tersebut. 

 

 "Untuk PPPK tetap berjalan. Penggajian dan lain sebagainya tetap kita anggarkan oleh Pak Wali Kota," pungkasnya.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
RM ID
Banpos
Satelit