DPRD Dorong Pembangunan Tujuh Sekolah Baru

SETU-Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP Negeri di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali menghadapi persoalan klasik, yakni ketimpangan antara jumlah pendaftar dan daya tampung sekolah. Tahun ini, sekitar 25 ribu calon siswa diperkirakan akan memperebutkan lebih dari 9 ribu kursi yang tersedia di seluruh SMP Negeri di Tangsel.

 

 Ketua Komisi II DPRD Tangsel, Ricky Yuanda Bastian mengakui, kondisi tersebut merupakan fakta yang terjadi hampir setiap tahun seiring tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri.

 

 Menurut Ricky, keterbatasan daya tampung menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan secara bertahap melalui berbagai kebijakan strategis.

 

 “Data 20 ribu sekian pendaftar dan data 8 ribu atau 9 ribu daya tampung itu fakta. Makanya dalam RPJMD Wali Kota sudah diputuskan bersama, kita akan membangun minimal tujuh SMP Negeri baru,” kata Ricky, Kamis (11/6). 

 

 Ia menjelaskan, pembangunan sekolah baru menjadi salah satu solusi jangka panjang yang telah disiapkan pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan antara jumlah lulusan SD dan kapasitas SMP Negeri.

 

 Meski demikian, Ricky menilai pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan sekolah negeri untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan pendidikan masyarakat.

 

 “Memang kita tidak bisa memfasilitasi semua, karena kita juga harus memikirkan SMP swasta yang selama ini sudah berjalan, bahkan sudah puluhan tahun berkontribusi dalam dunia pendidikan,” ujarnya.

 

 Menurutnya, keberadaan sekolah swasta memiliki peran penting dalam mendukung layanan pendidikan di Tangsel. Karena itu, keseimbangan antara pengembangan sekolah negeri dan keberlangsungan sekolah swasta perlu dijaga.

 

 Ricky juga mengingatkan bahwa pembangunan sekolah baru membutuhkan proses yang tidak singkat, mulai dari penyediaan lahan, penganggaran pembangunan, hingga penyiapan tenaga pendidik dan sarana pendukung lainnya.

 

 Sebagai langkah alternatif untuk membantu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, Pemkot Tangsel telah menyiapkan program bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang bersekolah di SMP swasta.

 

 Pada tahun ini, sekitar 5 ribu siswa mendapatkan bantuan pendidikan sebesar Rp 1,8 juta per tahun untuk bersekolah di SMP swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah. “Tahun ini ada sekitar 5 ribu siswa yang dibiayai pemerintah. Jika tidak masuk SMP Negeri, mereka bisa bersekolah di SMP swasta dengan bantuan tersebut,” jelas Ricky.

 

 Jumlah penerima bantuan tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 4 ribu siswa. Peningkatan itu menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

 

 Ricky berharap ke depan jumlah penerima bantuan maupun nilai bantuan yang diberikan dapat terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

 

 “Kalau sekarang Rp 1,8 juta per tahun atau sekitar Rp150 ribu per bulan. Kami berharap ke depan jumlah penerima dan nominal bantuannya bisa bertambah,” katanya.

 

 Selain persoalan daya tampung, Komisi II DPRD Tangsel juga meminta Dinas Pendidikan memastikan seluruh proses SPMB berjalan secara transparan, akuntabel, dan dapat diawasi oleh masyarakat.

 

 Menurut Ricky, sistem penerimaan siswa saat ini sudah berbasis digital sehingga masyarakat dapat memantau proses seleksi secara terbuka dan lebih mudah. “Kalau memang ada kendala-kendala, masyarakat bisa mengadukan ke Dinas Pendidikan atau ke kami di DPRD. Fungsi pengawasan tetap kami jalankan,” tegasnya.

 

 Ia menambahkan, penyelenggaraan pendidikan di Tangsel membutuhkan kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta agar seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh hak yang sama untuk mengakses pendidikan.

 

 “Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Negeri dan swasta harus berkolaborasi karena kapasitas sekolah negeri memang terbatas,” pungkasnya.