Pagar Alam Lirik Keberhasilan Tangsel Kelola PAD dan Transformasi Digital

CIPUTAT — Keberhasilan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempercepat transformasi digital pemerintahan menarik perhatian Pemerintah Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Untuk mempelajari strategi tersebut, jajaran Pemkot Pagar Alam melakukan studi tiru ke Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangsel, Senin (15/6).

 

Rombongan dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota yang juga merupakan Wakil Wali Kota Pagar Alam, Bertha. Mereka diterima langsung Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan bersama jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tangsel.

 

Pada kesempatan itu, Pilar mengatakan, kunjungan antardaerah seperti ini menjadi sarana berbagi pengalaman dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pelayanan publik dan pengelolaan pendapatan daerah.

 

Menurutnya, capaian yang diraih Tangsel saat ini merupakan hasil proses panjang yang dibangun melalui kolaborasi berbagai pihak serta upaya berkelanjutan dalam melakukan pembenahan sistem pemerintahan.

 

"Kami menyambut baik kunjungan kerja ini. Apa yang sudah dilakukan Tangerang Selatan tentu tidak lepas dari proses belajar dan kolaborasi dengan banyak pihak. Karena itu, kami juga terbuka untuk berbagi pengalaman yang mungkin dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam mengembangkan pelayanan publik dan pengelolaan pendapatan daerah," ujar Pilar.

 

Dalam pertemuan tersebut, Pilar memaparkan sejumlah langkah yang dilakukan Pemkot Tangsel untuk meningkatkan PAD. Upaya itu dilakukan melalui optimalisasi pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, hingga penguatan sistem pelayanan berbasis teknologi.

 

Sejumlah inovasi yang telah dikembangkan Bapenda Tangsel turut diperkenalkan kepada rombongan Pemkot Pagar Alam. Di antaranya Smart Card Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), SKRD Online, peta pajak berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG), integrasi data Nomor Induk Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP), hingga layanan komunikasi digital terpadu melalui Omni Communication Assisted (OCA).

 

Menurut Pilar, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendukung pengambilan kebijakan yang lebih akurat.

 

"Teknologi memungkinkan pemerintah bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan lebih transparan. Karena itu, kami terus mendorong digitalisasi berbagai layanan agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan pemerintah sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah," katanya.

 

Sementara itu, Plt Wali Kota Pagar Alam, Bertha menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari pengelolaan Bapenda yang baru terbentuk di Kota Pagar Alam. Sebelumnya, urusan pendapatan daerah masih menjadi bagian dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

 

Karena itu, pihaknya ingin menggali pengalaman Tangsel yang dinilai berhasil membangun kelembagaan pendapatan daerah sekaligus mencatat capaian PAD yang tinggi.

 

“Dari kami, Pemerintah Kota Pagar Alam, hari ini berkunjung ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam rangka studi tiru mengenai OPD kami yang baru, Bapenda. Khususnya pendapatan asli daerah. Kami ingin belajar di sini karena PAD Tangsel sangat tinggi,” ujarnya.

 

Selain aspek pendapatan daerah, Pemkot Pagar Alam juga tertarik mempelajari transformasi digital yang dijalankan Pemkot Tangsel. 

 

Terlebih, Tangsel berhasil meraih peringkat pertama Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Regional Jawa-Bali.

 

“Kami mendapat informasi bahwa Kota Tangerang Selatan menjadi juara satu untuk digitalisasinya. Ini menjadi ilmu yang sangat berharga dan mungkin bisa kami terapkan di Pagar Alam karena sejalan dengan visi-misi kami untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis e-governance,” tuturnya.

 

Lebih lanjut, Sekretaris Bapenda Tangsel, Rahayu Sayekti menambahkan, salah satu topik yang banyak dibahas dalam pertemuan tersebut adalah proses pembentukan Bapenda sebagai organisasi perangkat daerah yang berdiri sendiri.

 

Menurutnya, kondisi yang dialami Pagar Alam saat ini hampir sama dengan Tangsel ketika memisahkan fungsi pengelolaan pendapatan dari BPKAD pada 2017.

 

“Mereka ingin melakukan studi tiru karena OPD pendapatannya baru dimekarkan. Sebelumnya masih bergabung dalam BKAD, sekarang sudah berdiri sendiri menjadi Bapenda,” jelasnya.

 

Selain membahas aspek kelembagaan, Bapenda Tangsel juga memaparkan berbagai faktor yang mengantarkan daerah ini meraih predikat juara pertama Championship TP2DD Regional Jawa-Bali. Salah satunya melalui penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang mendorong digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi.

 

Saat ini, berbagai transaksi pembayaran daerah di Tangsel telah menggunakan kanal digital seperti QRIS, virtual account, dan sejumlah platform pembayaran elektronik lainnya. Bahkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) telah diterapkan secara daring sehingga seluruh proses pembayaran dapat dilakukan secara digital.

 

“Di Tangsel, pembayaran retribusi sudah menggunakan sistem digital melalui QRIS maupun virtual account. Jadi bukan lagi semi digital, tetapi sudah digital secara penuh,” terang Ayu.

 

Ia juga memaparkan strategi optimalisasi PAD yang dilakukan melalui peningkatan pelayanan, pengawasan, dan penagihan pajak daerah. Dalam aspek pengawasan, Bapenda Tangsel bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui program Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB) untuk mencocokkan data omzet wajib pajak yang dilaporkan kepada pemerintah pusat dan daerah.

 

Sedangkan dalam upaya penagihan tunggakan pajak, Bapenda Tangsel menggandeng Kejaksaan melalui mekanisme Surat Kuasa Khusus (SKK). Skema tersebut menjadi salah satu praktik yang menarik perhatian Pemkot Pagar Alam untuk diadopsi.

 

Tak hanya itu, sistem layanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berbasis digital yang diterapkan Tangsel juga menjadi bahan pembelajaran. Melalui layanan tersebut, pengajuan hingga verifikasi dokumen transaksi dapat dilakukan secara daring dengan target penyelesaian maksimal tiga hari kerja.

 

“Berbagai pengalaman yang kami sampaikan tadi diharapkan dapat menjadi masukan bagi teman-teman dari Pagar Alam dalam mengembangkan pengelolaan pendapatan daerah dan digitalisasi layanan pemerintah,” pungkasnya.