Usai 5 Peserta Meninggal, Kemenhan Rombak Pelatihan Pengelola Kopdes Jadi Pembekalan Bela Negara dan Manajerial

JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) resmi mengubah skema pelatihan bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Program yang semula berupa Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) kini diganti menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial menyusul evaluasi menyeluruh setelah lima peserta meninggal dunia.

Perubahan tersebut dilakukan agar materi pelatihan lebih relevan dengan tugas para peserta sebagai pengelola koperasi yang berperan mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan masyarakat pesisir.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal Kemenhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, mengatakan perubahan tidak hanya menyangkut nama program, tetapi juga substansi pelatihannya.

"Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial, bukan Latsarmil lagi," ujar Rico dalam keterangan pers di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, materi yang bersifat taktis dan teknis kemiliteran akan dikurangi secara signifikan. Latihan menembak yang sebelumnya sempat masuk dalam kurikulum dipastikan dihentikan, sementara aktivitas fisik akan disesuaikan dengan kemampuan peserta yang seluruhnya berasal dari kalangan sipil.

Fokus pelatihan kini diarahkan pada penguatan disiplin, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kemampuan manajerial agar peserta siap mengelola koperasi setelah menyelesaikan pendidikan.

Evaluasi dilakukan setelah lima peserta dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti program Latsarmil. Mereka adalah Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan pemerintah tetap mempertahankan materi pembinaan mental, ideologi, dan komitmen kebangsaan dalam program tersebut. Menurutnya, penyesuaian hanya dilakukan pada aspek teknis penyelenggaraan setelah dilakukan evaluasi menyeluruh.

"Secara teknis tentu nanti teman-teman di sana yang lebih paham. Pasti akan ada penyesuaian," kata Juri.

Ketua DPR Puan Maharani mendukung langkah Kemenhan mengubah format pelatihan. Menurutnya, pembekalan sebaiknya lebih menitikberatkan pada peningkatan kemampuan manajerial agar para peserta mampu menjalankan tugas mengelola koperasi secara profesional.

Ia juga menegaskan DPR akan mencermati hasil evaluasi pemerintah untuk memastikan perbaikan dilakukan secara menyeluruh.

Senada, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta pemerintah memperkuat standar keselamatan dalam setiap tahapan pelatihan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Ia menilai pemeriksaan kondisi kesehatan peserta sebelum pelatihan harus menjadi bagian penting dari mitigasi risiko.

Selain itu, Sugiat meminta pemerintah memberikan pendampingan kepada keluarga korban serta mengusut penyebab meninggalnya lima peserta secara terbuka, transparan, dan akuntabel.

Meski demikian, ia berharap insiden tersebut tidak menghambat tujuan strategis pembentukan Kopdes Merah Putih dan KNMP sebagai program untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi rakyat.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Oleh Soleh menilai keputusan menghapus pelatihan bergaya militer merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, pendidikan bela negara tetap diperlukan untuk membangun karakter, kedisiplinan, dan semangat pengabdian kepada bangsa, namun materi yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan calon pengelola koperasi.

Ia mengingatkan agar perubahan yang dilakukan Kemenhan tidak sebatas pergantian nama program, melainkan juga diikuti pembenahan materi, metode pembelajaran, dan sistem pelatihan secara menyeluruh agar tujuan pembentukan Kopdes Merah Putih dapat tercapai secara optimal.
.