Diskon BPHTB Waris Di Tangsel Capai 81 Persen

SERPONG-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) memberikan sejumlah insentif perpajakan, termasuk pengurangan pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga 81 persen untuk perolehan hak karena hibah wasiat dan waris. Program ini digelar guna merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia (RI).

 

 Kebijakan tersebut diumumkan Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie tepat dalam kegiatan Semarak Pekan QRIS Nasional (PQN) Banten 2026 x Fun Walk Tangsel yang digelar bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten di Bundaran Fortune Graha Raya, Serpong Utara, Minggu (16/8).

 

 Di hadapan masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut, Benyamin menyampaikan, bahwa insentif BPHTB diberikan untuk meringankan beban warga sekaligus mendorong penyelesaian administrasi tanah warisan.

 

 Dengan adanya keringanan tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi menunda proses pengalihan hak atas tanah warisan sehingga status kepemilikan aset menjadi lebih jelas.

 “Bagi warga Tangsel ada pengurangan pokok BPHTB terhadap perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebesar 81 persen karena hibah wasiat dan waris. Harapan saya, tanah-tanah waris di Tangerang Selatan semakin jelas,” ujar Benyamin.

 

 Selain BPHTB untuk hibah wasiat dan waris, Pemkot Tangsel juga memberikan pengurangan sebesar 45 persen untuk perolehan hak atas tanah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan sarana pendidikan dan kesehatan.

 

 Menurut Benyamin, berbagai insentif tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat. Keringanan juga diharapkan dapat mendukung pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Tangsel.

 

 Benyamin turut mengingatkan masyarakat agar segera memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), terutama bagi wajib pajak yang masih mempunyai tunggakan.

 

 Ia menyebut, Pemkot Tangsel berencana kembali memberikan insentif PBB pada tahun depan. Karena itu, masyarakat diminta memanfaatkan kesempatan yang ada dan menyelesaikan kewajiban pajaknya.

 

 “Segera bayarkan PBB, terutama yang terutang. Insyaallah tahun depan kita berikan diskon lagi. Semata-mata untuk kebaikan masyarakat Tangsel,” tegas Benyamin.

 

 Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo menambahkan, inovasi Bank Indonesia terkait digitalisasi transaksi ini selaras dengan upaya pemerintah daerah untuk memudahkan masyarakat membayar kewajibannya.

 

 "Sejak awal kami terus menyosialisasikan berbagai program yang digagas Bank Indonesia, termasuk QRIS. Sekarang dikolaborasikan dengan kepentingan daerah yang berkaitan dengan pendapatan. Fokus kami di Bapenda untuk memudahkan dalam pembayaran pajak. Selanjutnya sih tinggal bagaimana kita menjaga ritme agar masyarakat mengetahui ada hak, ada kewajiban dan ada ada caranya untuk menjalankan itu," katanya.

 

 Terkait PQN, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Sofwan Kurnia mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran digital yang cepat, mudah, aman, dan inklusif.

 

 Selama periode PQN, BI bersama Bapenda juga membuka stan layanan di simpul mobilitas seperti Intermoda BSD City, Tunnel Jurangmangu Bintaro Jaya Xchange, dan Stasiun Rangkasbitung. Layanan ini sukses menjangkau lebih dari 2.000 wajib pajak dengan menawarkan program insentif berupa pembebasan denda bagi yang membayar pajak melalui QRIS.

 

 Sofwan menjelaskan, perkembangan penggunaan QRIS di Banten terus menunjukkan tren positif. Hingga Juni 2026, tercatat sekitar 3,7 juta pengguna QRIS dan 2,9 juta merchant. 

 

 Jumlah tersebut menempatkan Banten sebagai provinsi dengan jumlah merchant QRIS terbesar kelima di Indonesia. Sofwan menilai capaian itu mencerminkan semakin tingginya penerimaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap transaksi digital.

 

 “Capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya penerimaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pembayaran digital. Ke depan, perluasan QRIS tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan jumlah pengguna dan merchant, tetapi juga memperluas pemanfaatannya dalam berbagai aktivitas ekonomi dan layanan publik sehingga manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat,” ujar Sofwan.

 

 Dalam rangkaian PQN Banten 2026, Bank Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah daerah, perbankan, penyedia jasa pembayaran, pelaku usaha, komunitas, perguruan tinggi, dan mitra strategis lainnya. Program yang dihadirkan antara lain QRIS TAP pada layanan transportasi, QRIS Goes to University, QRIS Goes to Community, bazar UMKM, hingga edukasi pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui QRIS.

 

 Bank Indonesia juga memperluas implementasi QRIS TAP, teknologi pembayaran berbasis Near Field Communication (NFC) yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi hanya dengan satu kali tap. Layanan tersebut telah diterapkan pada Bus Tayo Kota Tangerang, sejumlah merchant di Bintaro Jaya Xchange Mall, serta pembayaran pajak.

 

 Dalam momentum menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI, masyarakat juga dapat menikmati promo tarif Rp 81 menggunakan QRIS TAP pada layanan Bus Tayo dan Si Benteng.

 

 Tak hanya mendorong transaksi digital, rangkaian PQN juga memperkuat elektronifikasi pembayaran pemerintah daerah. Booth layanan Bank Indonesia dan Bapenda telah menjangkau lebih dari 2.000 peserta, termasuk wajib pajak, melalui layanan pembayaran pajak daerah dan PKB di sejumlah titik mobilitas masyarakat.

 

 Sofwan mengatakan, digitalisasi pembayaran akan terus dikembangkan agar manfaatnya dapat dirasakan semakin luas oleh masyarakat dan pelaku usaha di Banten.

 

 “Digitalisasi akan memberikan dampak yang semakin besar apabila didukung oleh kolaborasi yang kuat. Karena itu, kami mengapresiasi Pemerintah Daerah, industri sistem pembayaran, perbankan, pelaku UMKM, komunitas, akademisi, media, dan seluruh masyarakat yang terus mendukung perluasan penggunaan QRIS di Provinsi Banten,” ujar Sofwan.

 

 Melalui momentum kemerdekaan tersebut, Pemkot Tangsel dan Bank Indonesia sama-sama mendorong kemudahan bagi masyarakat, baik melalui insentif perpajakan maupun perluasan layanan pembayaran digital. Masyarakat pun diajak memanfaatkan berbagai kemudahan tersebut secara bijak dan sesuai ketentuan yang berlaku.