Ekonomi Indonesia Diproyeksi Tumbuh 5,2-6 Persen pada 2027

JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan, perekonomian Indonesia masih memiliki prospek pertumbuhan yang kuat meski dibayangi ketidakpastian ekonomi global.

BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 4,9 hingga 5,7 persen. Angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 5,2 hingga 6 persen pada 2027.

Hal itu disampaikan Destry dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/9/2026).

"Prospek ekonomi 2026 secara global itu memang agak gloomy (muram), tapi di 2027 diperkirakan akan ada perbaikan," kata Destry.

Menurutnya, investasi menjadi salah satu faktor penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi. BI memperkirakan investasi pada 2027 tumbuh 6,3 hingga 7,1 persen.

Destry berharap peningkatan investasi juga berasal dari sektor swasta, termasuk melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada belanja pemerintah.

Selain investasi, konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, ekspor, dan impor juga menjadi komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga, kata Destry, tetap menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional.

Di sisi lain, perekonomian global masih menghadapi sejumlah tantangan. Ketidakpastian geopolitik mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas, terutama minyak dan gas, yang kemudian memberikan tekanan terhadap inflasi.

Kondisi tersebut membuat sejumlah bank sentral cenderung mempertahankan kebijakan moneter ketat. Dampaknya turut terasa pada arus modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Investor cenderung memindahkan dananya ke instrumen yang dianggap lebih aman, seperti dolar Amerika Serikat dan emas," ujar Destry.

Ia menyebut situasi global saat ini mengarah pada fenomena higher for longer, yakni suku bunga global yang bertahan tinggi dalam waktu lebih lama. Kondisi tersebut berpotensi menekan aliran modal ke negara-negara berkembang.

Menghadapi tantangan tersebut, BI akan memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, sektor riil, dan penciptaan lapangan kerja.

Destry mengatakan, arah kebijakan BI ke depan dibagi menjadi tiga, yakni kebijakan utama, kebijakan pendukung, dan kebijakan kelembagaan.

Di sektor moneter, BI akan memperkuat pengawasan lalu lintas devisa dan menjaga kecukupan likuiditas. BI juga memperluas operasi moneter melalui fasilitas repo dengan surat berharga non-SBN.

Fasilitas repo tersebut sebelumnya telah menggunakan surat berharga SMF dan akan diperluas ke surat berharga SMI mulai Oktober 2026.

Sementara pada kebijakan makroprudensial, BI akan memperkuat pengawasan berbasis digital serta melanjutkan berbagai inovasi untuk mendorong intermediasi perbankan. Fokusnya meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Di sektor sistem pembayaran, BI akan memperluas pembayaran lintas negara atau cross-border payment. Bank sentral juga mendorong inovasi aset keuangan digital, memperkuat perlindungan konsumen, serta mengembangkan talenta digital melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI).

Untuk kebijakan internasional, BI akan memperluas penggunaan mata uang lokal melalui local currency transaction (LCT). Penguatan likuiditas renminbi dan yen serta perluasan instrumen hedging bagi investor dan pelaku pasar juga menjadi perhatian.

Destry menegaskan, seluruh kebijakan tersebut akan dijalankan secara terintegrasi bersama pemerintah dan lembaga terkait.

"Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan agar lebih impactful, inklusif, dan integratif yang tentunya ini ditopang dengan penguatan sinergi kebijakan dengan pemerintah ataupun dengan lembaga lainnya, untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi," tandasnya.