APBN 2027, Pemerintah Gelontorkan Rp 735 Triliun untuk Daerah

JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 735 triliun dalam APBN 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di daerah.

Alokasi TKD menjadi bagian dari APBN 2027 yang disepakati pemerintah bersama DPR RI dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan APBN 2027 dirancang untuk menjaga momentum pembangunan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sinergi anggaran pemerintah pusat dan daerah dinilai penting agar manfaat belanja negara dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata.

"APBN dan APBD menjadi satu kesatuan, bekerja dalam satu tarikan napas bersama agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang semakin nyata dan merata bagi masyarakat," kata Suahasil.

Selain TKD, pemerintah mengalokasikan Rp 824 triliun untuk sektor pendidikan, Rp 539,7 triliun untuk perlindungan sosial, dan Rp 195,3 triliun untuk ketahanan pangan.

Suahasil menegaskan APBN tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fleksibilitas fiskal tetap dilakukan dengan mengedepankan kehati-hatian serta disiplin anggaran.

APBN 2027 juga diarahkan untuk mendukung delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

Pemerintah turut memprioritaskan penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

Secara keseluruhan, belanja negara dalam APBN 2027 mencapai Rp 4.106,3 triliun. Sementara pendapatan negara ditargetkan Rp 3.435,1 triliun dan pembiayaan negara Rp 671,2 triliun.
Defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

APBN 2027 disusun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6 persen dan inflasi 2,5 persen. Pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan turun ke kisaran 6-6,5 persen serta tingkat pengangguran terbuka berada pada rentang 4,30-4,87 persen.

"Dengan sinergi yang kuat, kami yakin APBN 2027 dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel untuk menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan, dan akselerasi meningkatkan kesejahteraan," ujar Suahasil.