G20 Tolak Pangan Jadi Senjata Geopolitik, Indonesia Dorong Perdagangan Berbasis Aturan

JAKARTA – Para menteri perdagangan negara anggota G20 sepakat menolak penggunaan pangan dan produk pertanian sebagai instrumen tekanan geopolitik.

Kesepakatan itu menjadi salah satu hasil utama G20 Trade Ministers’ Meeting yang digelar di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat, 30 September-1 Oktober 2026.

Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengatakan pangan menyangkut kebutuhan dasar dan kelangsungan hidup masyarakat sehingga tidak semestinya dijadikan alat tekanan politik maupun ekonomi.

“Para Menteri Perdagangan G20 menolak upaya menjadikan pangan sebagai instrumen tekanan geopolitik,” kata Budi dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (3/10/2026).

Menurut Budi, penggunaan pangan sebagai alat tekanan dapat mengganggu rantai pasok, ketahanan pangan, serta mata pencaharian para produsen.

Selain isu pangan, pertemuan tersebut membahas tiga agenda lain, yakni kelebihan kapasitas industri, reformasi prinsip Most-Favoured-Nation (MFN), serta penghapusan kerja paksa dalam rantai pasok global.

Indonesia mendorong agar prinsip MFN tetap menjadi fondasi perdagangan dunia karena memberikan perlakuan tarif nondiskriminatif sekaligus kepastian akses pasar.

Budi juga menegaskan pentingnya pembahasan kelebihan kapasitas industri berdasarkan data dan kondisi masing-masing sektor, termasuk keseimbangan permintaan dan pasokan serta tingkat pemanfaatan produksi.

Di sisi ketenagakerjaan, Indonesia mendukung penghapusan praktik kerja paksa dalam rantai pasok global. Namun, kebijakan perlindungan tenaga kerja tidak boleh dijadikan instrumen tekanan geopolitik terhadap mitra perdagangan.

Bagi Indonesia, hasil pertemuan G20 menegaskan pentingnya menjaga sistem perdagangan global yang terbuka, adil, dan berbasis aturan, dengan tetap memperhatikan kepentingan negara-negara berkembang.