50 Ribu Hektare Sawah Terdampak Kekeringan, DPR Desak Irigasi Diperkuat

JAKARTA – Ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino mulai berdampak pada sektor pertanian. Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat sekitar 50 ribu hektare (ha) lahan sawah terdampak kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia.

Kondisi tersebut mendapat perhatian Komisi IV DPR. Pemerintah diminta bergerak cepat memastikan ketersediaan air bagi petani, salah satunya dengan memperkuat sistem irigasi perpompaan dan perpipaan.

Anggota Komisi IV DPR Herry Dermawan mengatakan, program penyediaan air untuk lahan pertanian harus dioptimalkan agar dampak kekeringan terhadap produksi pangan dapat ditekan.
Menurutnya, sistem irigasi perpompaan dan perpipaan dapat memanfaatkan sumber air tanah melalui pengeboran yang kemudian dialirkan langsung ke area persawahan.

Namun, Herry menyoroti rendahnya penyerapan program pengairan tersebut di lapangan. Persoalan itu dinilai tidak hanya berkaitan dengan kesiapan pemerintah pusat, tetapi juga komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah.

“Seluruh Pemerintah kabupaten dan provinsi wajib menyampaikan kebutuhan wilayah secara aktif. Agar bantuan sarana pengairan yang disiapkan bisa terlaksana sesuai dengan kondisi riil lapangan,” kata Herry, Minggu (4/10/2026).

Dia menegaskan, pemerintah pusat tidak dapat membangun seluruh jaringan infrastruktur pertanian di daerah tanpa adanya usulan resmi dari pemerintah daerah.

Karena itu, Pemda diminta tidak ragu menyampaikan kebutuhan pengairan sawah di wilayah masing-masing. Berbagai hambatan, baik teknis maupun administratif, juga harus segera dicarikan solusi agar program yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Pemerintah pusat memang tidak membangun infrastruktur tanpa permintaan resmi daerah. Sehingga segala bentuk kendala teknis maupun administratif di lapangan harus segera dicari solusinya,” ujarnya.

Herry menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci menghadapi ancaman kekeringan. Dengan koordinasi yang baik, program penyediaan air diharapkan dapat terserap maksimal untuk menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.

“Apalagi jika mengingat seluruh peralatan pendukung telah disiapkan pusat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda meminta pemerintah menyiapkan langkah terobosan untuk mengantisipasi dampak kekeringan ekstrem.

Menurutnya, jaminan ketersediaan air harus menjadi prioritas, terutama untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian masyarakat di tengah musim kemarau yang berkepanjangan.

Meski hujan mulai turun di sejumlah daerah, Huda menilai persoalan pasokan air untuk sawah belum sepenuhnya teratasi. Hal itu terlihat dari hasil inspeksi mendadak Menteri Pekerjaan Umum (PU) di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.

Di wilayah tersebut, masih ditemukan sawah yang tidak mendapatkan pasokan air. Padahal, sumber air lokal dinilai masih dapat dimanfaatkan melalui skema pengeboran.

Karena itu, Kementan bersama Kementerian PU diminta segera menyiapkan langkah konkret. Ancaman El Nino harus diantisipasi dengan berbagai terobosan untuk memastikan pasokan air bagi sektor pertanian tetap tersedia.

“Makanya Pemerintah menyiapkan langkah terobosan pengadaan sumber air, baik dengan pompa maupun rekayasa cuaca,” tegas Huda.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan sekitar 50 ribu ha lahan pertanian terdampak fenomena El Nino, terutama di wilayah dataran tinggi Jawa dan sejumlah daerah di luar Jawa.

Meski demikian, Amran memastikan kondisi tersebut masih dalam batas aman dan belum mengganggu musim tanam maupun ketersediaan stok pangan nasional.

Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan sejumlah langkah teknis untuk menjaga produktivitas lahan, di antaranya melalui pemanfaatan irigasi pompa serta sumur dalam dan sumur dangkal.

Penanaman bibit di wilayah yang telah memiliki jaringan irigasi juga akan diprioritaskan agar musim tanam tetap berjalan.

“Agar proses musim tanam tetap berjalan lancar tanpa terganggu fenomena El Nino,” pungkasnya.