Bank Dunia Siapkan Dana hingga US$100 Miliar untuk Bantu Negara Terdampak Krisis

SERPONG – Bank Dunia tengah menjajaki pemberian bantuan kepada 30–40 negara untuk mengantisipasi dampak lonjakan harga energi dan kebutuhan pokok akibat konflik di Timur Tengah. Kenaikan harga bahan bakar, pupuk, serta ancaman cuaca ekstrem dinilai berpotensi menambah tekanan ekonomi negara-negara berkembang.

Presiden Bank Dunia Ajay Banga mengungkapkan hal tersebut dalam wawancara dengan Reuters, Minggu (11/10/2026), menjelang pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang berlangsung di Bangkok, Thailand, pada 12–18 Oktober 2026.

Banga menjelaskan, Bank Dunia sebelumnya telah menyiapkan dana krisis sebesar US$25 miliar sejak konflik di Timur Tengah pecah pada akhir Februari 2026. Namun, pemanfaatan dana tersebut pada tahap awal masih terbatas karena perekonomian global dinilai relatif mampu bertahan dan pasar minyak mulai menyesuaikan diri terhadap gangguan pasokan.

Kini, tekanan ekonomi kembali meningkat seiring melonjaknya harga diesel dan pupuk. Kondisi tersebut diperburuk oleh risiko fenomena El Niño yang kuat, yang berpotensi mengganggu produksi pangan dan meningkatkan biaya hidup masyarakat di negara-negara berkembang.

Untuk mengantisipasi dampak krisis, Bank Dunia memperkirakan kapasitas dukungan pendanaan dapat mencapai US$50–60 miliar. Dana tersebut bersumber dari kombinasi fasilitas krisis yang telah disiapkan dan pengalihan anggaran proyek-proyek yang sebelumnya disetujui.

Jika situasi semakin memburuk, kapasitas pendanaan itu berpotensi diperluas hingga US$100 miliar. Meski demikian, Banga menyebut sejumlah negara yang tengah berdialog dengan Bank Dunia lebih memilih mengatur ulang proyek pembangunan yang sudah berjalan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, ketimbang mengambil bantuan likuiditas secara langsung.

Utang Membatasi Ruang Fiskal
Di tengah tekanan harga energi dan pangan, negara-negara berkembang juga harus menghadapi beban utang luar negeri yang besar. Estimasi Bank Dunia yang dikutip Reuters menunjukkan, kewajiban pembayaran utang kepada kreditur eksternal di kelompok negara tersebut mencapai sekitar US$400 miliar pada 2026. Sekitar sepertiganya merupakan pembayaran bunga.

Kondisi ini membuat ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Kombinasi kenaikan harga energi, biaya pinjaman yang tinggi, dan besarnya kewajiban utang berisiko memaksa pemerintah mengambil pilihan sulit antara menjaga daya beli masyarakat, mempertahankan belanja publik, dan memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Tekanan tersebut juga dapat menghambat pembiayaan program pembangunan, terutama di negara-negara yang memiliki kemampuan fiskal terbatas. Karena itu, dukungan pembiayaan internasional menjadi penting untuk membantu pemerintah menghadapi gejolak ekonomi tanpa mengabaikan kebutuhan jangka panjang.

Selain menyediakan pendanaan langsung, Bank Dunia berupaya memperbesar peran modal swasta dalam mendukung pembangunan. Banga mengatakan, lembaganya berhasil memobilisasi investasi swasta sebesar US$112 miliar pada tahun fiskal yang berakhir Juni 2026.

Jumlah tersebut ditambah US$123 miliar dari sumber daya Bank Dunia sendiri, sehingga total pendanaan yang dihimpun mencapai US$235 miliar.

Persoalan energi, utang, dan ketahanan ekonomi diperkirakan menjadi agenda penting dalam pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bangkok. Forum tersebut akan mempertemukan pejabat keuangan, bank sentral, dan pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk membahas tantangan ekonomi global.

Dampak konflik geopolitik kini tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang terlibat langsung. Kenaikan harga energi dan pupuk dapat merambat ke biaya produksi, harga pangan, dan inflasi, sekaligus menambah beban anggaran pemerintah.

Bagi negara berkembang, tantangan utamanya adalah memastikan bantuan internasional dapat menjangkau masyarakat dan sektor yang paling terdampak, sekaligus menjaga agar solusi jangka pendek tidak memperbesar beban utang dalam jangka panjang.