Ricuh di Prancis, 1.200 Orang Ditangkap

PARIS – Kerusuhan yang melanda Paris dan sejumlah kota di Prancis berujung pada penangkapan 1.200 orang. Bentrokan antara polisi dan demonstran juga menyebabkan 150 petugas terluka, sementara puluhan toko dan gedung pemerintahan dijarah, dirusak, hingga dibakar.

Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengecam keras aksi kekerasan yang disebutnya memiliki intensitas ekstrem. Ia menilai jumlah korban bisa jauh lebih besar jika melihat skala kerusuhan yang terjadi.

“Sebuah keajaiban jumlah korban tidak lebih tinggi dari ini,” ujar Lecornu saat mengunjungi petugas yang dikerahkan di pusat Paris, dilansir AFP, Minggu (18/10/2026).

Kerusuhan dipicu demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup yang berlangsung di Paris dan berbagai kota lainnya. Aksi tersebut melibatkan ratusan ribu orang dan menjadi puncak ketegangan setelah berminggu-minggu protes mahasiswa.

Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan jumlah peserta demonstrasi mencapai 550.000 orang. Sementara itu, serikat pekerja CGT menyebut massa yang turun ke jalan mencapai 800.000 orang.

Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa yang melemparkan benda-benda serta menembakkan kembang api ke arah petugas. Namun, situasi semakin tidak terkendali ketika sejumlah kelompok melakukan pembakaran dan penjarahan.

Puluhan toko, mulai dari supermarket, apotek, butik mewah, hingga gerai elektronik, menjadi sasaran di Paris, Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse, dan Strasbourg.

AFP melaporkan, sejumlah kelompok pemuda diduga melakukan penjarahan secara terorganisasi di Paris. Mereka mengenakan masker dan sarung tangan, memutus kamera pengawas, lalu memecahkan kaca toko untuk mengambil barang-barang di dalamnya.

Kerusuhan juga menyasar fasilitas pemerintahan. Kantor pemerintahan kota di Limoges mengalami kerusakan parah akibat kebakaran yang diduga sengaja dilakukan massa bertopeng. Gedung berusia lebih dari 140 tahun itu dilaporkan mengalami kerusakan besar.

Di Marseille dan Lille, kantor pemerintahan turut dibobol dan dirusak. Kompleks kepolisian di Bordeaux juga menjadi sasaran, sementara sebuah kantor layanan pariwisata di Lyon dibakar.

Dampak kekerasan turut menimpa warga. Seorang remaja berusia 17 tahun kehilangan tangan kanannya akibat ledakan granat pengendali massa di Saint-Etienne, Prancis selatan.

Wakil Wali Kota Paris Emmanuel Gregoire menggambarkan kerusakan yang terjadi begitu parah. Ia menyebut ruas-ruas jalan di ibu kota mengalami kehancuran akibat bentrokan dan aksi perusakan.

Presiden Emmanuel Macron menegaskan para pelaku vandalisme, penyerangan terhadap fasilitas publik dan usaha, serta penjarahan akan diproses hukum.

“Siapa pun yang melakukan vandalisme, menyerang kantor administrasi atau tempat usaha, maupun melakukan penjarahan, termasuk di kantor pemerintahan kota, akan dituntut dan dihukum,” tegas Macron.

Kerusuhan ini juga memicu polemik politik menjelang pemilihan presiden Prancis pada April dan Mei mendatang. Sejumlah tokoh oposisi memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerang lawan politik mereka.

Kandidat sayap kanan Marine Le Pen mengecam para perusuh dan menuding partai rivalnya, Jean-Luc Melenchon, telah melegitimasi kekerasan. Ia berjanji melindungi masyarakat dari aksi kelompok sayap kiri ekstrem.

Melenchon, yang sebelumnya mendukung demonstrasi dan protes mahasiswa, justru meminta massa menjauhi penjarahan. Ia menegaskan tindakan tersebut bertentangan dengan metode perjuangan kelompoknya.

Dari Amerika Serikat, Wakil Presiden JD Vance turut menyoroti kerusuhan itu dengan menyalahkan kebijakan imigrasi dan multikulturalisme negara-negara Barat. Pernyataannya melalui platform X menambah dimensi internasional pada polemik yang kini mengguncang Prancis.
Perpendek dan pertajam fokus kerusuhan