Prabowo Minta Survival, Bahlil Siap Setop Ekspor Gas

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah mengutamakan kepentingan nasional di tengah ketidakpastian global. Merespons arahan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mempertimbangkan menghentikan perpanjangan kontrak ekspor gas ke negara tetangga demi menjamin pasokan domestik.

Prabowo menegaskan Indonesia tengah menghadapi situasi yang menuntut langkah bertahan. Karena itu, kekayaan alam harus dijaga dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

“Kita sekarang berada dalam kondisi survival,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pemerintahan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Prabowo juga menyoroti praktik penyelundupan berbagai komoditas, mulai dari timah, emas, batu bara, kayu, BBM hingga pupuk bersubsidi. Menurutnya, kebocoran sumber daya negara dapat mengancam perekonomian nasional.

“Penyelundupan adalah usaha untuk membunuh ekonomi kita,” tegasnya.
Sejalan dengan arahan tersebut, Bahlil menyatakan opsi tidak memperpanjang ekspor gas perlu dipertimbangkan agar kebutuhan industri dalam negeri terpenuhi lebih dahulu.

“Saya juga mungkin memikirkan untuk gas tidak perpanjang ekspor ke negara tetangga karena harus survival kan, harus penuhi kebutuhan dalam negeri,” kata Bahlil di Istana Negara, Rabu (21/10/2026).

Rencana itu mendapat dukungan dari kalangan industri. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Saleh Husin menilai, kepastian pasokan gas menjadi kunci untuk menjaga produksi, menarik investasi, dan memperkuat daya saing manufaktur.

Menurut Saleh, industri domestik justru masih menghadapi kesulitan memperoleh pasokan. Karena itu, kebutuhan nasional dinilai layak menjadi prioritas sebelum gas diekspor.

Dukungan juga datang dari Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto. Ia menyebut tambahan pasokan gas dengan harga kompetitif dapat mendorong utilisasi pabrik keramik dan membuka kembali peluang ekspansi.
“Berikan kami gas, kami ciptakan multiplier effect dan dukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Edy, Kamis (22/10/2026).

Industri berharap kebijakan tersebut tak hanya memperkuat sektor manufaktur, tetapi juga menggerakkan sektor terkait, seperti konstruksi, properti, transportasi, dan bahan baku.