Indonesia Pangkas Ekspor Gas, Singapura Bereaksi

JAKARTA – Keputusan Indonesia memangkas ekspor gas ke Singapura memicu respons Perdana Menteri Lawrence Wong. Ia meminta Indonesia tetap memenuhi komitmen kontrak komersial yang telah disepakati.

Pemangkasan ekspor mulai berlaku Sabtu (24/10/2026), dengan total pengurangan mencapai 31 billion British thermal unit per day (BBTUD). Rinciannya, 15 BBTUD dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatera.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, pengurangan pasokan dilakukan untuk menjaga ketersediaan gas bagi kebutuhan listrik dalam negeri. Gas yang sebelumnya diekspor akan dialihkan ke PT PLN.

“Dalam rangka menjaga keandalan pasokan gas dalam negeri untuk kelistrikan,” ujar Djoko di sela Subroto Awards 2026, Jumat (23/10/2026).

Kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang memprioritaskan pemanfaatan gas untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Menanggapi keputusan tersebut, Wong meminta Indonesia menghormati perjanjian yang telah berjalan.

“Pasokan gas tersebut dilindungi oleh kontrak komersial. Kami berharap semua pihak menepati komitmen mereka,” kata Wong, seperti dikutip CNA, Minggu (25/10/2026).

Meski demikian, Wong menyatakan Singapura telah menyiapkan langkah antisipasi. Negara itu berinvestasi pada terminal gas alam cair (LNG) agar dapat mengimpor gas dari berbagai negara dan mengurangi ketergantungan pada jaringan pipa.

Menteri Energi Singapura Tan See Leng juga memastikan pemangkasan pasokan dari Indonesia tidak akan banyak memengaruhi kebutuhan listrik dalam jangka pendek. Menurutnya, volume gas yang dikurangi kurang dari 2 persen dari total kebutuhan harian Singapura.

Tan menambahkan, harga listrik dalam waktu dekat diperkirakan tidak terlalu terpengaruh. Namun, pergerakan harga gas global tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai.

Prioritaskan Industri Dalam Negeri
Pemangkasan ekspor gas merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Kabinet Paripurna, Rabu (21/10/2026). Kebijakan ini diambil karena industri dalam negeri masih kerap mengalami kekurangan pasokan gas.

Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan, keputusan tersebut telah melalui pertimbangan matang.

“Pemerintah, dalam membuat keputusan, setiap langkah sudah memikirkan semuanya,” kata Bahlil di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Ia juga menegaskan pemerintah akan mengevaluasi kembali alokasi ekspor gas untuk mengoptimalkan kebutuhan domestik, terutama sebagai bahan baku industri hilirisasi petrokimia.

Saat ini, sekitar 70 persen alokasi gas digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, sedangkan sisanya diekspor. Pemerintah berencana menata ulang pembagian tersebut agar pasokan bagi industri nasional lebih terjamin.

Bahlil menambahkan, Indonesia tetap menghargai hubungan dengan negara lain, tetapi menginginkan prinsip saling menghormati dalam kerja sama.

“Yang jelas, kita menghargai semua hubungan dengan siapa saja, tapi asas penghargaan harus sama juga,” ujarnya.
Pertajam fokus konflik gas Indonesia-Singapura