Pemprov Banten Tekan Ketimpangan Gender

SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperkuat Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik dapat diakses secara adil oleh seluruh masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, saat membuka verifikasi lapangan Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Kinerja Gubernur Banten Tahun 2024–2025 secara virtual dari Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (26/10/2026).

Deden mengatakan, perspektif gender harus terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program. Dengan begitu, kebijakan pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara merata.

“Upaya ini menjadi bagian dari pelaksanaan visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi melalui kebijakan yang inklusif. Tentu, pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan sinergi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, Iwan Ardiansyah Sentono, menegaskan bahwa PUG bukan hanya berkaitan dengan perempuan, melainkan juga pemenuhan hak seluruh kelompok masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing.

Menurutnya, seluruh sektor pembangunan, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga pekerjaan umum, harus menerapkan prinsip responsif gender agar pelayanan publik dapat dinikmati semua kalangan.

Upaya tersebut menunjukkan hasil positif. Berdasarkan paparan DP3AKKB, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Banten turun dari 0,453 pada 2024 menjadi 0,418 pada 2025.

Meski demikian, Iwan menekankan pentingnya upaya berkelanjutan, terutama untuk memperluas akses kerja dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Langkah ini diharapkan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sekaligus membuka lebih banyak peluang ekonomi.

Untuk mendukung pelaksanaan PUG, Pemprov Banten menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) berbasis analisis data terpilah. Pendekatan tersebut digunakan agar program pemerintah lebih tepat sasaran dalam mengatasi kesenjangan di masyarakat.

Pemprov Banten juga mengembangkan sejumlah inovasi layanan inklusif, di antaranya Mobile Klinik, Gaung SDGs, Telemedicine, PUSPAGA Cekatan melalui program Pelangi Keluarga, serta Konsultasi Berkelanjutan Integrasi Pengarusutamaan Gender Banten (KATIBAN INTEN).

“Keberhasilan PUG tidak sekadar diukur dari banyaknya program atau dokumen perencanaan yang disusun, tetapi dari kemampuan pemerintah memastikan pembangunan memberi manfaat secara adil dan menekan kesenjangan sosial,” tegas Iwan.

Verifikasi lapangan tersebut turut dihadiri Asisten Deputi PUG Wilayah II Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Ilham Firman, bersama tim evaluasi PUG secara virtual.