Parpol Koalisi Serahkan Cawapres ke Prabowo

BOGOR - Partai politik (parpol) koalisi pemerintah kompak menyerahkan penentuan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto. Hingga kini, belum ada partai yang mengajukan nama kandidat untuk mengisi posisi RI-2 tersebut.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, partainya tidak akan mengusulkan kader untuk menjadi pengganti Gibran. Sikap tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih.

"Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wapres. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR," kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

AHY menyebut, keputusan tersebut telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia juga mengajak masyarakat menjaga suasana tetap kondusif dan menghormati proses konstitusional.

Sikap serupa disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dia memastikan partainya tidak akan mengusulkan kader untuk menggantikan Gibran dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo.

"Kita tidak mengajukan calon dari kader PAN. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden Prabowo," ujar Zulhas di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, Prabowo paling memahami sosok yang tepat untuk mendampinginya menjalankan pemerintahan. Karena itu, PAN siap mendukung siapa pun kandidat yang dipilih Presiden.

Golkar juga mengambil sikap serupa. Ketua Fraksi Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng menyatakan, penentuan dua nama calon sepenuhnya menjadi kewenangan Prabowo sebelum diserahkan kepada MPR.

"Semua kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama, yang selanjutnya dipilih oleh MPR," kata Mekeng di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Golkar, lanjutnya, tidak mempermasalahkan jika kandidat terpilih berasal dari luar partai koalisi. Sebab, tidak ada ketentuan yang mewajibkan calon wakil presiden berasal dari partai politik.

NasDem pun memastikan tidak akan mengajukan nama. Sekjen NasDem Hermawi Taslim menegaskan, penentuan calon pengganti Gibran merupakan kewenangan Presiden.
"Ya tidak mengajukan nama. Soal cawapres sepenuhnya kewenangan Presiden," ujarnya.

Meski tidak mengusulkan kandidat, NasDem menyampaikan sejumlah kriteria yang perlu dimiliki calon pendamping Prabowo, antara lain cerdas, berwawasan global, dan mempunyai kapasitas yang sepadan dengan Presiden.

Ketua Fraksi PKB DPR Syaiful Huda juga menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Prabowo. Menurutnya, Presiden memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan sosok yang mampu menghadapi tantangan pemerintahan.

"Kita enggak mau andai-andai. Sepenuhnya kewenangan Pak Presiden," kata Huda.

Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyebut calon wakil presiden harus mampu membantu Prabowo menjalankan agenda pemerintahan dan merealisasikan program prioritas dalam tiga tahun ke depan.

Kandidat tersebut juga diharapkan memiliki etos kerja tinggi, bergerak cepat, serta mampu melengkapi kepemimpinan Presiden.

Gerindra, kata Sugiat, tidak mempermasalahkan latar belakang calon. Selain kader partai, kandidat bisa berasal dari kalangan profesional, teknokrat, birokrat, hingga akademisi.
"Kami bersyukur kalau yang dipilih kader Gerindra. Kalaupun tidak, dari partai politik lain, profesional, teknokrat, birokrasi, bahkan mungkin dari kampus, kami tak masalah," ujarnya.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga menyatakan partainya menyerahkan keputusan mengenai dua kandidat cawapres kepada Prabowo.

Sebelumnya, Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut Prabowo memiliki kewenangan penuh menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR. Presiden dapat berkonsultasi dengan partai koalisi maupun pihak lain sebelum mengambil keputusan.

Menurut Yusril, mekanisme konsultasi sepenuhnya menjadi hak Presiden sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Pada Jumat (13/11/2026), Prabowo mengumpulkan sejumlah pimpinan partai koalisi di Istana Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut disebut turut membahas calon pengganti Gibran.