HMI Pandeglang Kritik Wacana Hashim Djojohadikusumo Terkait Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo

PANDEGLANG - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang, menolak wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros Sondaicus) dari Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Wacana yang dilontarkan oleh Utusan Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dinilai upaya konservasi dengan translokasi ke Taman Nasional Alas Purwo justru berpotensi membahayakan keselamatan Badak Jawa itu sendiri.

 

“HMI memandang bahwa rencana tersebut bukan sekadar persoalan teknis pemindahan satwa, melainkan menyangkut masa depan ekosistem, keberlanjutan konservasi, identitas ekologis daerah, serta kepentingan masyarakat Kabupaten Pandeglang,” ujar Ketua HMI Cabang Pandeglang, Moh. Ilham melalui keterangan tertulis yang diterima tangselpos.id, Sabtu (14/11/2026).

 

Pihaknya memahami, bahwa ancaman bencana alam, termasuk gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, merupakan risiko yang harus diantisipasi. Namun, menjadikan ancaman bencana sebagai alasan untuk memindahkan Badak Jawa tanpa terlebih dahulu membuka kajian ilmiah yang komprehensif merupakan pendekatan kebijakan yang patut dipertanyakan. kami menolak pendekatan konservasi yang berpotensi membahayakan keselamatan badak jawa itu sendiri

 

“Badak Jawa merupakan salah satu spesies paling langka di dunia. Proses penangkapan, pengangkutan, dan adaptasi ke habitat baru bukanlah tindakan sederhana. Pengalaman kematian Badak Jawa bernama Musofa setelah menjalani translokasi pada November 2025 harus menjadi pelajaran serius bagi pemerintah,” terangnya.

 

Ilham berpandangan, jangan sampai atas nama menyelamatkan Badak Jawa, pemerintah justru mengambil kebijakan yang menempatkan satwa paling langka tersebut pada risiko keselamatan yang semakin besar. “Kami juga mempertanyakan kelayakan ekologis Taman Nasional Alas Purwo sebagai habitat baru Badak Jawa. Apakah pemerintah sudah memiliki hasil penelitian yang membuktikan bahwa Alas Purwo benar-benar mampu menopang kehidupan dan perkembangbiakan Badak Jawa?,” tanyanya.

 

Menurut dia, jangan hanya karena Alas Purwo berstatus taman nasional, kemudian pemerintah menganggap kawasan tersebut otomatis layak menjadi habitat Badak Jawa.  Kawasan konservasi harus dibangun berdasarkan kesesuaian ekologis, bukan berdasarkan asumsi dan kepentingan proyek.

 

“HMI menolak apabila kekayaan ekologis pandeglang diperlakukan hanya sebagai objek kebijakan pemerintah pusat. Badak Jawa merupakan warisan ekologis yang selama ini hidup dan berkembang di kawasan Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, keberadaannya telah menjadikan Pandeglang memiliki posisi penting dalam peta konservasi dunia,” sambungnya.

 

Kata dia, setiap kebijakan strategis yang menyangkut masa depan Badak Jawa harus mempertimbangkan kepentingan daerah asal, melibatkan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Provinsi Banten, akademisi, aktivis mahasiswa, pemerhati lingkungan, dan masyarakat sekitar kawasan konservasi.

 

HMI mendesak pemerintah untuk memprioritaskan penguatan konservasi di habitat asli ujung kulon. Jika pemerintah benar-benar ingin menyelamatkan Badak Jawa, maka yang harus diperkuat adalah perlindungan habitat, mitigasi risiko bencana, pengawasan kawasan, pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), serta peningkatan kapasitas pengelolaan konservasi.(*)