TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

PORPROV 2026

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Otomotif

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Piala Dunia 2026

RELIJIUCITY

Indeks

Dewan Pers

Desakan Buka Ijazah Anggota DPR Menguat, Petisi Tembus 21 Ribu Tanda Tangan

Reporter: Farhan
Editor: AY
Rabu, 18 November 2026 | 08:43 WIB
Ilustrasi. Foto : Ist
Ilustrasi. Foto : Ist

JAKARTA – Transparansi latar belakang pendidikan anggota DPR RI menjadi sorotan publik. Desakan agar seluruh ijazah wakil rakyat dibuka dan diverifikasi terus menguat. Petisi yang menuntut keterbukaan tersebut bahkan telah mengantongi lebih dari 21 ribu tanda tangan.

 

Menanggapi desakan itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, rekam jejak pendidikan anggota DPR sebenarnya dapat ditelusuri melalui data pencalonan yang tersedia di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

 

Menurut Dasco, informasi mengenai latar belakang calon anggota legislatif sudah terbuka sejak proses pencalonan. Karena itu, masyarakat dapat memanfaatkan data resmi tersebut untuk mengetahui rekam jejak para wakil rakyat.

 

"Ya sebenarnya kan dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu di KPU kan terbuka," kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

 

Ketua Harian Partai Gerindra itu menegaskan, data calon anggota legislatif sebelum maupun selama proses pencalonan dapat diakses melalui KPU dan kanal resmi lainnya.

"Data-data mengenai calon sebelum jadi, pada waktu menjadi calon legislatif, itu ada semua," ujarnya.

 

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa juga meminta masyarakat tidak terburu-buru membangun opini bahwa latar belakang pendidikan anggota DPR bermasalah. Ia memastikan informasi mengenai pendidikan para legislator dapat ditelusuri melalui kanal resmi DPR maupun KPU.

 

"Jangan sampai jadi opini bahwa pendidikan, latar belakang pendidikan para anggota DPR bermasalah. Itu bisa dicek, di-tracking," ujar politikus Partai NasDem tersebut.

 

Dari sisi penyelenggara pemilu, Komisioner KPU Idham Holik memastikan seluruh calon anggota legislatif yang ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024 telah memenuhi persyaratan pendidikan minimal.

 

"Semua caleg yang didaftarkan oleh partai politik dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) telah memenuhi syarat minimal pendidikan," kata Idham.

 

Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aturan itu mensyaratkan calon anggota DPR minimal berpendidikan tamat SMA, madrasah aliah, SMK, madrasah aliah kejuruan, atau sederajat.

 

Idham menambahkan, KPU menjalankan tahapan pencalonan berdasarkan prinsip kepastian hukum. Mekanisme klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat juga telah diatur dalam Pasal 253 UU Pemilu.

 

Namun, ia mengingatkan bahwa seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024 telah selesai, ditandai dengan pelantikan anggota legislatif terpilih.

 

Petisi Tembus 21 Ribu Tanda Tangan

 

Desakan pembukaan ijazah seluruh anggota DPR RI bermula dari petisi di platform Change.org yang dibuat Farida Octavia pada Kamis (12/11/2026).

 

Petisi berjudul "Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!" tersebut ditujukan kepada pimpinan DPR, KPU, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

 

Pembuat petisi menilai, anggota DPR sebagai pemegang mandat rakyat dan pengelola anggaran negara harus memiliki integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

Menurutnya, masyarakat berhak memastikan bahwa para pembuat kebijakan memiliki kualifikasi pendidikan yang sah dan diperoleh melalui proses akademik yang jujur, bukan hasil pemalsuan.

 

"Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka," tulis pembuat petisi.

 

Hingga Selasa (17/11/2026), petisi tersebut telah mengumpulkan lebih dari 21 ribu tanda tangan dan dibagikan sebanyak 26 ribu kali.

 

Sementara itu, publikasi Statistik Politik 2024 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 16 Desember 2024 mencatat beragam latar belakang pendidikan anggota DPR periode 2024-2029.

 

Dari data tersebut, sebanyak 63 anggota DPR atau 10,85 persen berpendidikan SMA. Kemudian, tiga orang (0,52 persen) merupakan lulusan D3, 155 orang (26,72 persen) lulusan S1, 119 orang (20,52 persen) lulusan S2, dan 29 orang (5 persen) lulusan S3.

 

Adapun 211 anggota DPR atau 36,38 persen tercatat memiliki latar belakang pendidikan yang tidak disebutkan dalam publikasi tersebut.

 

Besarnya dukungan terhadap petisi ini menunjukkan tuntutan masyarakat terhadap transparansi wakil rakyat. Publik tidak hanya menginginkan kepastian bahwa persyaratan pencalonan telah dipenuhi, tetapi juga keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
RM ID
Banpos
Satelit