Tangsel Halal Fest 2026 Jadi Ajang Promosi Produk Lokal, Pemkot Percepat Sertifikasi Halal UMKM
SERPONG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) terus mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tahun ini, Dinas Koperasi dan UKM menargetkan sebanyak 1.800 produk UMKM mendapatkan sertifikat halal. Hingga November 2026, realisasinya telah mencapai lebih dari 1.000 produk.
Upaya tersebut menjadi bagian dari program prioritas kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemkot Tangsel menargetkan sebanyak 10 ribu produk UMKM tersertifikasi halal hingga 2029.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangsel, Bachtiar Priyambodo mengatakan, tahun ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan program fasilitasi sertifikasi halal yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
"Target 10.000 itu selama lima tahun RPJMD. Untuk tahun ini kita menargetkan 1.800. Alhamdulillah, sudah lebih dari 1.000 yang terealisasi," ujarnya saat kegiatan Tangsel Halal Fest 2026 di Mall Teraskota, Serpong, Rabu (18/11).
Dia menjelaskan, fasilitasi sertifikasi halal dilakukan melalui dua jalur, yakni program Sehati dari BPJPH dan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangsel. Khusus program pemerintah daerah, penerima manfaat merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Tangsel.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Koperasi dan UKM menggandeng sejumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Lembaga tersebut bertugas melakukan pendampingan sekaligus pemeriksaan terhadap bahan baku, proses produksi, hingga tempat usaha sebelum sertifikat diterbitkan.
Bachtiar menegaskan, sertifikasi halal bukan semata-mata untuk memenuhi ketentuan pemerintah. Lebih dari itu, label halal menjadi salah satu modal penting bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran.
"Di samping untuk memenuhi regulasi terkait jaminan produk halal, ini juga untuk membantu memperluas pemasaran produk UMKM. Sekarang banyak ritel maupun pemasaran secara online yang mensyaratkan produk sudah bersertifikat halal," jelasnya.
Menurutnya, produk yang telah memenuhi standar halal memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke berbagai saluran pemasaran. Dengan demikian, pelaku usaha diharapkan mampu meningkatkan omzet sekaligus memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Foto : Ist
Bachtiar menyebutkan, produk yang paling banyak difasilitasi saat ini masih didominasi sektor kuliner, terutama makanan dan minuman. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik usaha mikro di Tangsel yang banyak bergerak di bidang pengolahan pangan.
Dia juga mengingatkan pelaku UMKM agar tidak menganggap sertifikasi halal sebagai hambatan. Terlebih, pemerintah pusat telah memberikan relaksasi waktu pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah kategori produk.
Dalam ketentuan jaminan produk halal, pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi, mulai dari teguran tertulis hingga penarikan produk dari peredaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Tangsel Halal Fest 2026 menjadi salah satu upaya memperkenalkan produk UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal sekaligus membuka ruang pemasaran bagi pelaku usaha lokal.
Bachtiar mengatakan, kegiatan yang berlangsung selama satu hari tersebut menghadirkan 12 tenant. Selain menjadi tempat promosi produk, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk melihat peluang pengembangan pemasaran UMKM setelah memperoleh sertifikat halal.
"Ini bukan akhir, tetapi salah satu kaidah yang harus kita penuhi. Intinya, sertifikasi halal ini untuk membantu pengembangan pemasaran produk UMKM," tuturnya.
Pejabat Fungsional Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangsel, Aminudin yang akrab disapa Nunu menambahkan, dari 12 tenant yang disediakan, dua di antaranya merupakan layanan klinik halal. Sementara 10 tenant lainnya diisi pelaku UMKM yang menampilkan produk unggulan mereka.
Klinik halal tersebut dibuka untuk masyarakat maupun pelaku usaha yang ingin berkonsultasi dan mengurus sertifikasi halal. Pelayanannya dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah lembaga pendamping, di antaranya Metro Anwar, UIN Syarif Hidayatullah, dan Global Indonesia.
Tidak hanya sertifikasi halal, masyarakat juga bisa memperoleh informasi dan pendampingan terkait legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Dari 10 tenant produk UMKM, tiga di antaranya diisi pelaku usaha yang telah mengikuti program pengembangan Dinas Koperasi dan UKM, seperti Inkubator Bisnis dan Entrepreneur Hub. Sementara tujuh tenant lainnya merupakan UMKM binaan yang memperoleh fasilitasi sertifikasi halal pada 2026.
Menariknya, tujuh pelaku usaha tersebut merupakan perwakilan dari masing-masing kecamatan di Tangsel. Mereka dipilih melalui proses kurasi bersama dinas dan lembaga pendamping. Sebagian besar merupakan pelaku usaha rumahan yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti bazar atau pameran berskala besar.
"Yang tujuh ini memang belum pernah merasakan ajang promosi pemasaran seperti bazar. Makanya kita pilih mereka supaya bisa mendapatkan pengalaman dan kesempatan memperkenalkan produknya kepada masyarakat," ungkap Nunu.
Beragam produk ditampilkan, mulai dari pepes, ayam geprek, katsu, makanan ringan hingga aneka olahan kuliner lainnya. Melalui kegiatan tersebut, para pelaku usaha diharapkan semakin percaya diri untuk mengembangkan bisnisnya.
Nunu mengakui, masih banyak pelaku UMKM yang menganggap pengurusan sertifikat halal sebagai proses yang rumit. Padahal, apabila seluruh persyaratan dipenuhi, prosesnya dapat berjalan relatif mudah.
Dia menerangkan, salah satu persyaratan utama pengajuan sertifikasi halal adalah kepemilikan NIB. Bagi pelaku usaha yang belum memilikinya, petugas juga dapat membantu proses pembuatannya. Setelah pendaftaran dan pengisian formulir terkait bahan baku serta proses produksi, pendamping halal akan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi usaha.
"Pembuatan halal ini khususnya di Tangsel berdasarkan domisili usaha, bukan domisili orangnya. Jadi, meskipun pemiliknya berasal dari luar daerah, selama usahanya berada di Tangsel, tetap bisa kita fasilitasi," terangnya.
Dia memperkirakan proses pengurusan sertifikat halal membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua bulan. Durasi tersebut bergantung pada kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Pemeriksaan tidak hanya menyangkut bahan baku, tetapi juga peralatan, dapur, tempat produksi, hingga proses pengolahan makanan. Untuk produk tertentu, seperti daging olahan, asal bahan baku dan proses penyembelihannya juga harus memenuhi ketentuan halal.
Nunu mencontohkan, apabila pelaku usaha menggunakan kecap yang belum memiliki sertifikasi halal, pendamping akan mengarahkan untuk menggantinya dengan produk yang telah memenuhi persyaratan.
"Semua aspek diperiksa, mulai dari bahan, tempat produksi, sampai prosesnya. Jadi, bukan hanya produknya saja yang dilihat. Kalau ada bahan yang belum memenuhi ketentuan, nanti pendamping mengarahkan agar diganti dengan bahan yang sudah tersertifikasi," pungkasnya.
Olahraga | 2 hari yang lalu
Olahraga | 3 hari yang lalu
Olahraga | 3 hari yang lalu
Olahraga | 1 hari yang lalu
Olahraga | 3 hari yang lalu
Olahraga | 3 hari yang lalu
Politik | 3 hari yang lalu
Nasional | 3 hari yang lalu
Nasional | 3 hari yang lalu
Nasional | 3 hari yang lalu






