TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

PORPROV 2026

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Otomotif

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Piala Dunia 2026

RELIJIUCITY

Indeks

Dewan Pers

Perkuat Tata Kelola dan Iklim Investasi, Dua Raperda Pandeglang Diharmonisasi

Reporter: Irawan
Editor: Redaksi
Kamis, 19 November 2026 | 16:18 WIB
Foto : Humas Kemenkum Banten
Foto : Humas Kemenkum Banten

SERANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Pandeglang di Ruang Rapat Utama.


Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.


Rapat diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Banten, Ferry Ferdiansyah, bersama tim hukum Kabupaten Pandeglang dan jajaran Kanwil Kemenkum Banten.


Dua Raperda yang menjadi agenda pembahasan, yakni Raperda tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi serta Raperda tentang Perizinan Berusaha di Daerah.


Raperda tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi disusun sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data yang akurat dan terukur.

 

Foto : Humas Kemenkum Banten


Regulasi ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan data desa dan kelurahan yang presisi, sekaligus memberikan gambaran mengenai potensi dan perkembangan desa serta kelurahan di Kabupaten Pandeglang.


Keberadaan data yang akurat menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, hingga pengambilan keputusan pemerintah daerah. Dengan demikian, pembangunan diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.


Sementara itu, Raperda tentang Perizinan Berusaha di Daerah diarahkan untuk menyederhanakan dan meningkatkan efektivitas proses penerbitan perizinan berusaha secara elektronik. Raperda ini juga diharapkan memperkuat pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha melalui mekanisme yang transparan, terintegrasi, dan terstruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pengaturan tersebut menjadi penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta mendorong peningkatan investasi dan kegiatan ekonomi di Kabupaten Pandeglang.


Melalui proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, Kanwil Kemenkum Banten bersama tim hukum Kabupaten Pandeglang melakukan pembahasan terhadap substansi kedua rancangan regulasi agar memiliki keselarasan, kejelasan konsepsi, dan dapat diimplementasikan secara efektif.


Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Banten dalam mendukung pembentukan peraturan daerah yang tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. (Humas Kemenkum Banten)

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
RM ID
Banpos
Satelit