Ditjen Pajak Tegaskan Aset Wajib Pajak Tak Bisa Dirampas Gegara Telat Bayar
JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menepis kabar yang menyebut aset wajib pajak (WP) bisa langsung dirampas jika terlambat membayar pajak, menyusul pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Ditjen Pajak menegaskan, tindak pidana perpajakan tidak masuk dalam cakupan UU Perampasan Aset. Penanganan pelanggaran pajak tetap mengacu pada ketentuan hukum perpajakan yang berlaku.
“Hal ini tidak benar, karena tindak pidana perpajakan telah diatur oleh ketentuan lain, dan tidak tercakup dalam RUU Perampasan Aset. Yang kedua, hukum perpajakan lebih mengedepankan pembinaan administratif daripada pendekatan pidana atau yang lebih dikenal dengan ultimum remedium,” jelas Ditjen Pajak melalui video yang diunggah di akun Instagram resmi @ditjenpajakri, Sabtu (21/11/2026).
Ditjen Pajak mengimbau masyarakat tidak terpancing isu tersebut. Wajib pajak tetap diminta menjalankan kewajiban perpajakan secara tertib dan patuh agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana.
Perpajakan Tak Masuk Cakupan UU Perampasan Aset
Dalam pembahasan awal RUU Perampasan Aset, tindak pidana perpajakan sempat masuk dalam daftar 13 jenis tindak pidana yang dapat menjadi sasaran mekanisme perampasan aset. Daftar tersebut juga mencakup kejahatan di bidang perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan hingga lingkungan hidup.
Namun, DPR dan pemerintah kemudian sepakat mempersempit cakupan pengaturan menjadi enam jenis tindak pidana di luar korupsi.
Pembatasan itu dilakukan untuk mencegah ruang lingkup aturan terlalu luas, sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum terhadap masyarakat.
Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, pada 29 Agustus 2026 menjelaskan, penyederhanaan cakupan tersebut bertujuan memastikan mekanisme perampasan aset diterapkan secara proporsional dan tidak membuka celah abuse of power.
Dalam rapat Panja RUU Perampasan Aset bersama pemerintah di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senin (9/11/2026), Habiburokhman kembali menegaskan pentingnya pembatasan jenis tindak pidana yang masuk dalam aturan tersebut.
“Jangan yang lain, kalau yang lain nanti bisa ke mana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power,” ujarnya.
Menurut Habiburokhman, penentuan cakupan perampasan aset tidak cukup hanya dengan memperbanyak jenis tindak pidana, tetapi harus mempertimbangkan karakteristik kejahatan dan dampaknya terhadap perekonomian maupun masyarakat.
Enam Jenis Tindak Pidana di Luar Korupsi
Pembahasan RUU Perampasan Aset juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat, terutama korban investasi bodong yang berharap aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada korban, bukan semata-mata disetorkan ke kas negara.
Habiburokhman mengatakan, pengaturan perampasan aset diharapkan tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan serta pemulihan hak bagi korban tindak pidana.
Adapun enam jenis tindak pidana di luar korupsi yang masuk dalam cakupan perampasan aset meliputi:
1. Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
2. Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
3. Tindak pidana penyelundupan manusia.
4. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya.
5. Tindak pidana perdagangan orang.
6. Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Internasional | 3 hari yang lalu
PORPROV 2026 | 1 hari yang lalu
Olahraga | 1 hari yang lalu
Pos Banten | 2 hari yang lalu
Opini | 2 hari yang lalu
Nasional | 3 hari yang lalu
Pos Tangerang | 1 hari yang lalu
Olahraga | 3 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
Ekonomi Bisnis | 2 hari yang lalu






