Belajar dari Kasus Gibran, Jimly Usul Wapres Dipilih MPR
JAKARTA – Profesor Jimly Asshiddiqie mengusulkan perubahan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres). Presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan Wapres dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Usulan ini kembali disuarakan Jimly menyusul polemik ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka yang berujung pada berhentinya putra sulung Jokowi itu dari jabatan Wapres.
“Dua tahun lalu sudah saya usulkan. Sekarang, dengan kasus Gibran, terbukti usulan saya relevan,” kata Jimly saat berbincang dengan Redaksi, Jumat (20/11/2026).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai, mekanisme tersebut dapat mencegah munculnya matahari kembar dalam kekuasaan. Dengan Wapres yang tidak dipilih melalui paket Pilpres, posisi RI-2 tidak akan menyaingi popularitas Presiden.
Menurut Jimly, sistem ini juga dapat menghindari transaksi politik dalam penentuan Cawapres. Presiden bisa memilih sosok yang benar-benar dipercaya dan dinilai mampu mendukung kinerja pemerintahan.
Selain itu, mekanisme tersebut dinilai dapat memperkuat peran MPR sebagai lembaga negara.
Dalam skema yang diusulkan, Presiden terlebih dahulu dipilih rakyat. Setelah itu, Presiden mengajukan satu nama calon Wapres kepada MPR untuk disetujui atau ditolak. Jika tidak disetujui, Presiden mengajukan nama lain dalam batas waktu yang ditentukan.
Jimly menilai, mekanisme tersebut dapat memberi Wapres legitimasi politik melalui dukungan MPR yang terdiri dari unsur DPR dan DPD.
Untuk menerapkan usulan ini, diperlukan amandemen kelima UUD 1945 serta perubahan sejumlah pasal dalam UU Pemilu.
Namun, Peneliti Kepemiluan dan Demokrasi Indonesia Titi Anggraini menilai usulan tersebut sulit diterapkan tanpa mengubah konstitusi. Menurutnya, Pasal 6A UUD 1945 menegaskan Presiden dan Wapres dipilih dalam satu pasangan oleh rakyat.
Titi menilai, pemisahan pemilihan berpotensi mengubah mandat rakyat menjadi kompromi politik di MPR. Hal itu juga dapat memunculkan dualisme legitimasi antara Presiden yang dipilih langsung dan Wapres yang dipilih lembaga perwakilan.
Senada, Peneliti Perludem Haykal mengingatkan, pemilihan Wapres oleh MPR berpotensi mengurangi hak rakyat dalam menentukan pemimpin nasional. Ia juga mempertanyakan kesesuaiannya dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menghormati usulan Jimly. Namun, ia mengingatkan perubahan tersebut harus melalui amandemen UUD 1945.
PORPROV 2026 | 2 hari yang lalu
Opini | 2 hari yang lalu
Olahraga | 1 hari yang lalu
Pos Banten | 3 hari yang lalu
Olahraga | 1 hari yang lalu
Pos Tangerang | 2 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
Olahraga | 3 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
Nasional | 23 jam yang lalu






