Kalau Menteri NasDem Direshuffle, Apa Gantinya Dari NasDem Juga

JAKARTA - Partai Nasional Demokrat (NasDem) geregetan terkait wacana reshuffle kabinet di awal 2023. Apalagi banyak yang bilang, tiga wakilnya di kabinet sebaiknya mundur karena partai pimpinan Ketum Surya Paloh ini mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024.

“Kalau menteri NasDem di­ganti, ya seharusnya penggantinya juga dari NasDem,” ujar Ketua DPP, Partai NasDem, Ahmad Effendy Choirie alias Gus Choi kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Tercatat, ada tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju. Yaitu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate; Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LJK) Siti Nurbaya Bakar.

Belakangan, tiga menteri NasDem ini disorot karena Partai NasDem dianggap berbeda jagoan di Pilpres 2024. NasDem menjagokan Anies yang notabene didukung partai oposisi seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Pria yang akrab disapa Gus Choi itu menjelaskan, kon­trak koalisi partainya dengan Presiden Jokowi akan berakhir sampai Oktober 2024.

Sebagai partai yang berdaulat, NasDem memutuskan jagoan sendiri di Pilpres 2024. Pun, tidak ada perjanjian yang dilanggar baik konstitusi, hukum, etik, dan kesepakatan.

“Tidak masuk dalam kontrak dengan Jokowi bahwa Capres 2024 harus sesuai dengan ke­inginannya. Jadi gak ada yang dilanggar. Dengan demikian, Nasdem komitmen mendukung Pemerintah sampai masa Jokowi berakhir,” katanya.

Mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap, publik maupun pengamat bisa membedakan bahwa dukungan NasDem terhadap Presiden Jokowi tidak selamanya. Cukup dua periode, yaitu Pilpres 2014 dan 2019.

Nah, di Pemilu 2024, NasDem sudah menentukan jagoan dan pilihan. Eks aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini menjelaskan, keputu­san partainya itu adalah bagian dari demokrasi. Kebebasan kedaulatan partai politik.

“Jangan berbeda dianggap bermusu­han. Berbeda terus diganggu. Pengamat jangan ikut ngompori. Nambah bising ruang publik,” geregetnya.

Meski begitu, Partai NasDem menyerahkan sepenuhnya ke­pada Presiden Jokowi untuk menentukan komposisi menteri untuk membangun bangsa di sisa masa Pemerintahan.

"Jika menteri NasDem diganti dan penggantinya bukan dari NasDem, itu terserah Presiden. Hak preogatif Presiden. Rakyat tahu, siapa yang tidak komit...” pungkasnya.

Sementara itu, rma Suryani Chaniago rekan separtai Gus Choi mengatakan, pihaknya tidak ambil pusing dengan komentar miring terhadap partainya. Seluruh komponen NasDem, baik itu menteri, anggota legislatif, hingga pengurus partai bekerja sesuai perannya untuk bangsa ini.

“NasDem tetap on the track bekerja sesuai dengan program Presiden untuk bangsa dan negara. Komitmen menjaga presiden sampai 2024 itu sudah dilakukan Nasdem selama bersama Pemerintah dua periode,” ujar Irma kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi sinyal akan melaku­kann reshuffle kabinet sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024. Namun, belum mengung­kap siapa yang akan dicopot.

"Mungkin (ada reshuffle),” ujar Jokowi singkat usai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jumat (23/12).

Hal ini dipertegas Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat yang mendukung rencana terse­but. Menurutnya, ada dua menteri NasDem yang perlu dievaluasi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan, ya harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi,” ujar Djarot, di Jakarta, Jumat (23/12).

Sedangkan, pengamat politik Citra Institute, Yusak Farhan menyarankan, Presiden Jokowi melakukan reshuffle agar sta­bilitas Pemerintahan bisa lebih terkonsolidasi. Yaitu, dengan mengganti posisi menteri yang ditempati NasDem.

Sejak NasDem mendeklarasi­kan Anies Baswedan sebagai calon presiden, hubungan antara parpol pendukung Pemerintah terlihat kurang harmonis.

“Hal ini dipicu oleh sikap politik NasDem yang memilih mengusung Anies Baswedan yang dianggap berseberangan dengan Presiden Joko Widodo,” ujar Yusak, melalui keterangan tertu­lis kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group).

Menurutnya, meskipun peng­gantian menteri idealnya di­dasarkan pada evaluasi kinerja, namun Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengganti para menterinya jika dianggap tidak sejalan lagi.

“NasDem sebaiknya memang harus keluar kabinet agar koalisi perubahan yang digaungkan NasDem, PKS dan Demokrat dalam mengusung Anies menjadi lebih jelas warna politiknya. Agak aneh kalau NasDem mende­klarasikan Anies sebagai Capres perubahan kalau masih menjadi bagian dari Pemerintahan seka­rang,” pungkasnya. rm.id