Cerita Menterinya Mundur Setelah Beda Haluan Dengan Jokowi

JAKARTA - PAN ikut manas-manasin isu reshuffle kabinet. Meski tidak bicara secara langsung, Partai yang dikomandoi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan itu, seperti sedang menyindir Partai NasDem.

Sindiran PAN itu diutarakan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi. Viva menceritakan, kadernya mundur dari posisi menteri pada 2019 saat PAN berbeda haluan dengan Jokowi.

Viva menegaskan, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Namun, dia memberikan contoh sikap PAN yang gentle saat berbeda haluan dengan Jokowi di akhir periode Kabinet Kerja.

Saat itu, kader PAN, Asman Abnur, dipercaya menduduki kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), memilih mundur dari jabatannya karena PAN mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

"Sewaktu Asman Abnur sebagai Menteri, tapi mundur karena menjelang Pemilu 2019 PAN berbeda sikap politik dengan partai koalisi pemerintah dalam hal pasangan calon di pilpres," cerita Viva, saat berbincang dengan wartawan, kemarin.

Viva menegaskan, keputusan Asman mundur dari kabinet adalah langkah tepat.

"Jadi, bukan soal kinerja, tetapi soal etika dan fatsun politik. Karena dari sisi kinerja, Pak Asman dinilai sangat baik dalam merealisasikan program reformasi birokrasi," ujarnya.

Dia lalu menegaskan, reshuffle adalah hal lumrah dalam pemerintahan. Setiap fase pemerintahan, tentu mengalami pernak-pernik dan konfigurasi politik yang berbeda-beda. Begitu halnya dengan perombakan kabinet. Itu adalah hak prerogatif Presiden yang tidak bisa diganggu gugat.

Viva memastikan, PAN tetap akan menghormati dan mendukung setiap kebijakan Jokowi. Bagi PAN, keputusan Jokowi tak lepas untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan meningkatkan kinerja pemerintah.

"Ini dilakukan agar kondusif dalam menjalankan amanat rakyat," ucapnya.

Namun, NasDem sepertinya ogah mengikuti langkah yang pernah dilakukan PAN itu. Ketua DPP Partai NasDem Charles Meikyansah menyebut, hingga saat ini, kader-kader NasDem di kabinet tetap menjalankan amanah sebagaimana mestinya.

Charles pun ogah menanggapi desakan agar kader-kader NasDem mundur dari kabinet. Bagi NasDem, yang bisa memundurkan kadernya hanya Presiden Jokowi.

"Permintaan mundur dari jabatan merupakan hak prerogatif Presiden,” tegas Charles.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyarankan, agar NasDem memerhatikan etika politik serta fokus dalam koalisi yang bakal dibentuknya bersama Demokrat dan PKS.

Walaupun koalisi mereka belum resmi terbentuk, tapi niatan Surya Paloh untuk berkongsi dengan Demokrat dan PKS dalam mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 sudah menunjukkan sikap yang berbeda dengan koalisi Pemerintah.

"Bagaimana mungkin NasDem bisa mengatakan platformnya tetap sama dengan Pemerintah ketika mereka berencana berkoalisi dengan dua partai yang dalam beberapa kebijakan strategis punya pandangan jelas berbeda," ucap Yunarto, kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group), kemarin.

Yunarto mengatakan, NasDem akan sulit menempatkan diri jika pada saat bersamaan bermain dua kaki. Sikap tersebut menunjukkan menjadi bagian dari pendukung pemerintahan sekaligus punya rencana berada dalam satu barisan dengan partai oposisi.

:Sulit jika Partai NasDem akan berkoalisi dengan partai oposisi untuk Pemilu 2024 jika masih berada di dalam pemerintahan," tuturnya.

Yunarto melanjutkan, kerja sama NasDem-Demokrat-PKS untuk Pemilu 2024 sangat mungkin mengancam posisi partai restorasi itu di pemerintahan. Peluang menteri-menteri NasDem direshuffle karena alasan politik semata terbuka lebar.

"Alasan politik itu sah-sah saja dan memang salah satu variabel," tuturnya.

Menurutnya, lebih baik jika NasDem fokus dengan rencananya bekerja sama dengan Demokrat dan PKS ketimbang ngotot pertahankan kursi di pemerintahan.

"Sebaiknya secara etika mereka fokus terhadap Koalisi Perubahan yang baru ini, sehingga kemudian nggak terbebani dengan pemerintahan saat ini," pungkasnya. rm.id