TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

PORPROV 2026

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Otomotif

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Piala Dunia 2026

RELIJIUCITY

Indeks

Dewan Pers

Terlibat Penyadapan Ilegal, Pati Polri EHS Dipecat Tidak Hormat

Reporter: Farhan
Editor: AY
Selasa, 17 November 2026 | 20:25 WIB
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat konferensi pers. Foto : Ist
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat konferensi pers. Foto : Ist

JAKARTA – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap perwira tinggi (Pati) berinisial EHS yang terseret kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting.


Keputusan tersebut diambil dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang berlangsung di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026). Dalam persidangan, EHS dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik terkait pemufakatan akses ilegal dengan memanfaatkan perangkat atau teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.


Meski sempat menyampaikan penyesalan serta permintaan maaf, EHS tetap menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.


Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penegakan kode etik dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.


"Prinsip equality before the law (kesamaan di hadapan hukum) menjadi pegangan dalam menindak setiap personel bermasalah," ujar Trunoyudo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa malam.


Sidang yang dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo itu berlangsung selama sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, dengan menghadirkan sembilan saksi. Salah satunya merupakan saksi yang meringankan berinisial DR, yang dihadirkan atas permintaan EHS.


Majelis sidang menjatuhkan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi etik berupa pernyataan bahwa perbuatan EHS merupakan tindakan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.


Putusan tersebut mengacu pada PP Nomor 1 Tahun 2003 serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, sebagaimana diubah melalui Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.


Trunoyudo menegaskan, Polri tidak memberikan perlakuan istimewa kepada personel yang terbukti melanggar aturan, termasuk mereka yang menduduki jabatan tinggi.


"Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel," tegasnya.


Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam yang turut menyaksikan persidangan menilai proses pemeriksaan telah berjalan sesuai ketentuan. Seluruh pihak diberikan kesempatan menyampaikan keterangan, mengungkap fakta, menghadirkan saksi yang meringankan, hingga mengajukan pembelaan.


"Kami melihat mekanisme yang berlangsung tadi sudah berjalan sesuai dengan aturan. Kompolnas menilai kredibilitas mekanisme persidangan yang diselenggarakan hari ini tetap terjaga," kata Choirul Anam.


Proses Pidana Tetap Berlanjut
Meski telah dijatuhi sanksi pemecatan, perkara EHS belum selesai. Setelah proses sidang etik, yang bersangkutan akan dikembalikan ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses hukum pidana yang ditangani penyidik.


Sementara itu, pengajuan banding akan diproses sesuai mekanisme dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Polri nantinya membentuk Komisi Banding untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut.


Di sisi lain, Polri juga menjadwalkan sidang etik terhadap mantan Kapolri berinisial LSP pada pekan depan. Kepastian tanggal persidangan akan diumumkan setelah kesiapan tim pemeriksa dari Bidang Kode Etik Propam Polri dipastikan.


Trunoyudo menyebut pembenahan institusi membutuhkan dukungan dan pengawasan masyarakat, termasuk peran media dalam menyampaikan informasi serta kritik.


"Polri berkomitmen menjadi lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat," pungkasnya.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
RM ID
Banpos
Satelit