Menpan: Anggarannya Banyak Dipake Rapat & Studi Banding

JAKARTA - Anggaran penanganan kemiskinan yang nilainya hampir Rp 500 triliun belum tepat sasaran. Dana jumbo itu hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,6 persen.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, ren­dahnya efektivitas pengentasan program kemiskinan tersebut lantaran Kementerian/Lembaga (K/L) terkait sibuk melakukan studi banding.

“Hampir Rp 500 triliun anggaran kemiskinan yang tersebar di Kementerian/Lem­baga banyak terserap di studi banding dan rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi menirukan Bapak Presiden (Jokowi), sehingga dampaknya kurang,” tegas Anas di acara Sosialisasi PermenPANRB No­mor 1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, kemarin.

Oleh karena itu, KemenpanRB mendorong K/L melakukan re­formasi besar-besaran untuk me­ningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Antara lain, memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan sosialisasi program kemiskinan untuk menghemat anggaran.

“Kalau tidak, ke depan ini akan berulang terus. Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan,” ucap Anas.

Selain itu, Anas juga me­minta untuk K/L tidak harus mengundang konsultan dengan melakukan rapat di hotel-hotel. Dia menjamin cara ini tidak mempengaruhi penilaian untuk mendapatkan alokasi anggaran.

Karena itu, dia memastikan, penerbitan PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional memiliki tujuan untuk membuat birokrasi di Indonesia menjadi lebih lincah dan cepat.

"Melalui PermenPAN-RB 1/2023, kita pangkas jabatan ASN (Aparatur Sipil Negara). Dari 3.114 jabatan lama, kita kelompokkan hanya menjadi 3 kelompok jabatan (keahlian, keterampilan, dan teknisi) se­hingga ini lebih lincah, lebih cepat,” ujarnya.

Untuk memastikan pelak­sanaan peraturan itu berjalan baik, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada ribuan ASN di Tanah Air. Bahkan, pihaknya telah membuka kanal setiap hari untuk menjelaskan mengenai peraturan tersebut.

Menurut Anas, upaya untuk menghadirkan birokrasi yang lebih lincah dan cepat itu sesuai dengan arahan Presiden. Karena itu, target kinerjanya mesti terukur.

“Karena selama ini, sebagian birokrasi kita dampaknya belum terlalu terukur. Sekarang, kita bikin tema Bergerak Untuk Re­formasi Berdampak,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2022 sebanyak 26,16 juta jiwa. Sedangkan tingkat ke­miskinan Indonesia pada bulan yang sama sebesar 9,54 persen.

Jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan pada Maret 2022 tersebut belum menyamai capaian sebelum pandemi Co­vid-19.

Untuk diketahui, jumlah pen­duduk miskin dan rasio kemiskinan pada September 2019, yang merupakan publikasi terakhir sebelum pandemi, masing-masing 24,78 juta jiwa dan 9,22 persen.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi meminta APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2023 fokus untuk ke­giatan produktif. Salah satunya mengurangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. rm.id